REALISASI pelaksanaan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dinilai belum optimal. Kementerian Perindustrian menilai bahwa masih ada industri yang belum menerima insentif harga dan pembatasan pasokan gas di bawah volume kontrak.
Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito menyebutkan industri-industri yang direkomendasikan menteri perindustrian, mulai April 2021 hingga Agustus 2022, tapi belum menerima HGBT. "Contohnya, Aneka Gas Industri, PT Krakatau Posco, dan sekitar 100 perusahaan lainnya," ujar Warsito, Selasa (11/4).
Selain itu, dari laporan yang diterima Kemenperin, PT Kaltim Parna Industri (KPI) sebagai produsen amonia masih membayar harga gas bumi mencapai USD 15 per MMBTU. "Banyak industri penerima gas bumi yang membayar gas di atas USD 6 per MMBTU. PT Domas Agrointi Prima membayar gas senilai USD 8,6 per MMBTU, PT Unilever Indonesia USD 6,24 per MMBTU, dan Pupuk Iskandar Muda USD 6,56 per MMBTU," tambahnya.
Warsito menambahkan, kendala lain yang dialami industri saat ini adalah masih adanya pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak. Sebagaimana yang terjadi di Jawa Timur. Ada pembatasan kuota 26 hingga 80 persen kontrak dan pengenaan surcharge harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan.
"Beberapa perusahaan yang mengalami pembatasan di Jawa Timur ialah PT Madu Lingga Rahardja, PT Petrwowidada, PT Ispatindo, PT Petrokimia Gresik, dan PT Ispatindo, PT Samator, dan lainnya," tambahnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuk Ariadji menjelaskan bahwa persoalan pembatasan kuota karena adanya sejumlah persoalan di hulu migas. Mulai masalah operasional hingga mundurnya suatu proyek gas bumi yang mengakibatkan pasokan yang diharapkan belum bisa tersedia. (agf/jpg/ndu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!