Parlemen Uni Eropa secara resmi mengadopsi undang-undang baru untuk memerangi deforestasi global, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati pada 19 April 2022.
ARI ARIEF, Penajam
ari.arief@kaltimpost.co.id
LANGKAH Ini mendapat tentangan yang kuat dari negara-negara berkembang dan pertanyaan-pertanyaan besar mengenai kerumitan dalam penegakannya. Analis Minyak Sawit Berkelanjutan, Edi Suhardi menyebut, UU Anti-Deforestasi berlaku untuk minyak kelapa sawit dan turunannya, ternak, kakao, kopi, kedelai, kayu, karet, arang, dan produk kertas cetak.
“Kebijakan tersebut akan berlaku untuk perusahaan besar dan menengah dalam waktu 18 bulan ke depan, serta untuk perusahaan kecil dan menengah dalam waktu 24 bulan,” ujarnya, Minggu (30/4).
Dikatakannya, tidak ada negara atau produk yang akan dilarang, tetapi perusahaan hanya akan diizinkan untuk menjual produk ke Uni Eropa setelah tanggal 31 Desember jika mereka telah mengeluarkan apa yang disebut sebagai pernyataan 'uji tuntas' yang mengonfirmasi bahwa produk mereka tidak berasal dari hutan, dan sumber-sumber degradasi hutan, termasuk penggunaan hutan primer yang tidak tergantikan.
“Perusahaan juga harus memastikan bahwa produk-produk tersebut mematuhi hukum yang relevan di negara tempat produksinya, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang terkena dampak,” sambungnya.
Dalam waktu 18 bulan sejak berlakunya peraturan ini, lanjut dia, komisi akan mengklasifikasikan negara atau bagian dari negara sebagai berisiko rendah, standar, atau tinggi melalui penilaian yang objektif dan transparan dengan menggunakan sistem tolok ukur yang ditentukan secara sepihak. Produk dari negara berisiko rendah akan tunduk pada prosedur uji tuntas yang disederhanakan.
Di tingkat selanjutnya, kata dia, cukup riskan. Ia menyebut, persentase pemeriksaan yang dilakukan terhadap operator berdasarkan tingkat risiko negara. 9 persen untuk negara berisiko tinggi, 3 persen untuk negara berisiko standar dan 1 persen untuk negara berisiko rendah. “Ini merupakan kebijakan yang diskriminatif, karena hukum diterapkan secara berbeda di berbagai negara,” tegasnya.
Tentu saja, sebagai hasil dari kampanye negatif yang agresif selama lebih dari 20 tahun terhadap minyak kelapa sawit oleh LSM-LSM lingkungan hidup, yang didukung oleh produsen minyak nabati Uni Eropa, Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, secara otomatis dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi dan tunduk pada proses pra-masuk ke pasar Uni Eropa yang memakan waktu dan biaya yang besar proses birokrasi dan tunduk pada uji tuntas yang ketat dan kompleks.
Namun, ia berkesimpulan, yang lebih merusak adalah undang-undang tersebut secara sepihak memaksakan kewajiban untuk melacak asal dengan menggunakan lokasi geografis tempat produk tersebut ditanam. Otoritas Uni Eropa akan memiliki akses ke informasi yang relevan, seperti koordinat lokasi geografis yang disediakan oleh perusahaan, dan dengan bantuan alat pemantauan satelit dan analisis DNA. (ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!