TANJUNG REDEB - Tuntutan perubahan mekanisme bonus prestasi yang disebut menggantikan upah hari ketujuh telah dibicarakan berkali-kali. Akan tetapi, sederet pertemuan antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) di Berau dengan salah satu serikat buruh atau pekerja tidak menemukan kata sepakat. Perusahaan menilai, perlu kepastian hukum supaya permasalahan ini tidak berkepanjangan.
Sebelumnya, pada Kamis (4/5) puluhan massa dari Federasi Konstruksi, Umum, dan Informal-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI-KSBSI) Berau, melaksanakan unjuk rasa. Satu dari antara tuntutan mereka yaitu mengubah sistem bonus prestasi di BUMA, karena tidak sepadan dengan hari ketujuh yang disebut dihilangkan.
Hari ketujuh merupakan istilah umum di kalangan pekerja BUMA untuk premium over time. Nilai upah hari ketujuh ini lebih besar daripada hari lainnya. Upah diberikan khusus pada hari ketujuh, ketika seorang pekerja bekerja selama tujuh hari atau lebih secara berturut-turut.
Business Support Manager BUMA Jobsite Lati, SG Rajagukguk, menjelaskan, hari ketujuh mulai tidak diberlakukan ketika BUMA mengubah sistem jadwal kerja dari 7:1 menjadi 6:1 (enam hari kerja dan satu hari day off) pada awal 2021 lalu.
Penentuan jadwal kerja ini disebut hak dan wewenang perusahaan, yang menyesuaikan kebutuhan operasional. Perubahan waktu kerja merupakan strategi perusahaan agar dapat bersaing dengan kompetitor di bidang usaha serupa. Kebijakan ini juga bertujuan menjadikan perusahaan yang berkelanjutan.
Perubahan sistem jadwal kerja ini biasa disebut pergantian roster. Pada saat perubahan roster, BUMA mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 15 tahun 2005. Pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa, pergantian dan atau perubahan waktu kerja wajib diberitahukan terlebih dahulu oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan. Ketentuan itu sudah dipenuhi BUMA.
Perubahan roster atau sistem jadwal kerja kemudian menghapus hari ketujuh atau premium over time. Yang perlu ditekankan, sambung SG Rajagukguk, hari ketujuh sejatinya bukan hak normatif yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja sebagaimana diatur hukum ketenagakerjaan.
Kendati demikian, perusahaan terus membuka ruang diskusi dengan seluruh serikat buruh atau pekerja di BUMA Jobste Lati maupun Jobsite Binsua. Dari komunikasi tersebut, BUMA menerapkan kebijakan bonus prestasi sebagai bentuk iktikad baik perusahaan. Bonus prestasi merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang.
“FKUI di BUMA Jobsite Lati yang mengajukan tuntutan sekarang, disebut baru didirikan pada 27 Mei 2021 atau setelah perubahan roster diberlakukan,” terangnya.
“Berdasarkan notulen pertemuan, pada saat pergantian waktu kerja di BUMA, serikat pekerja/buruh FKUI belum berdiri di BUMA Jobsite Lati,” tegas SG Rajagukguk.
Sebagai informasi, jumlah pekerja BUMA di Jobsite Lati per Mei 2023 sebanyak 3.500 orang. Sebanyak 2.701 orang di antaranya bernaung di lima serikat buruh/pekerja. Serikat buruh/pekerja Federasi Konstruksi, Umum, Informal (FKUI) di BUMA Jobsite Lati memiliki anggota sebanyak 91 pekerja (data per Mei 2023).
“Semua pertemuan sepanjang pembahasan bonus prestasi itu terdokumentasi secara tertulis,” sambungnya.
SG Rajagukguk menegaskan, bahwa sebagian besar serikat buruh atau pekerja BUMA Jobsite Lati-Binsua telah menerima kebijakan yang berlaku secara nasional di perusahaan tersebut. Perusahaan juga mempertanyakan permintaan FKUI agar hari ketujuh dikembalikan ketika kondisi perusahaan sudah membaik.
SG Rajagukguk menegaskan, BUMA tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Menurut notulen pertemuan antara manajemen dan serikat pekerja atau buruh di BUMA Jobsite Lati-Binsua, apabila parameter yang disepakati tercapai, diadakan diskusi mengenai benefit tambahan bagi pekerja.
Pertemuan, tentu tidak hanya dilakukan sekali. Namun telah berkali-kali dan menemukan kata mufakat. Perusahaan juga memastikan, terus membuka ruang diskusi dengan seluruh pekerja. Walaupun FKUI-KBSI belum berdiri di BUMA Jobsite Lati pada waktu kebijakan mulai diberlakukan, perusahaan tetap berkomunikasi. Setidaknya, ada tiga pertemuan antara manajemen dengan serikat buruh atau pekerja.
Pertama, pada 28 Maret 2022 di Family Café , pertemuan difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Pada perjumpaan tersebut, BUMA menjelaskan bahwa surat keputusan direksi mengenai bonus prestasi merupakan kewenangan perusahaan. BUMA meminta masukan serikat pekerja/buruh untuk mendapatkan dasar pertimbangan.
Disnakertrans Berau kemudian mengeluarkan imbauan kepada kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tidak tercapai, permasalahan agar segera diselesaikan mengacu Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mendaftarkan untuk sidang mediasi. “Langkah itu demi mendapatkan kepastian hukum,” bebernya.
Pertemuan kedua pada 26 Desember 2022 juga difasilitasi Disnakertrans Berau. Perusahaan kembali menyampaikan bahwa implementasi penyesuaian formula bonus prestasi sudah bersifat final. Jika ada ketidaktercapaian berdasarkan formula bonus prestasi maka akan ditinjau di jobsite masing-masing.
Pertemuan ketiga pada 12 Januari 2023 difasilitasi Disnakertrans Berau. Perusahaan menyampaikan bahwa formula bonus prestasi terbukti bisa dicapai. Hasil dari bonus prestasi ini sudah dinikmati para pekerja. Bonus prestasi bukan merupakan target yang sulit untuk dicapai di jobsite.
Sistem bonus prestasi disebut lebih menguntungkan bagi pekerja dibanding hari ketujuh. Dalam sistem hari ketujuh, pekerja harus bekerja tujuh hari berturut-turut untuk bisa memperoleh premium over time.
Sementara dalam sistem bonus prestasi, pekerja mengeluarkan usaha yang lebih sedikit. Mereka cukup bekerja selama enam hari. Selama target tercapai, bonus prestasi diperoleh. Pekerja pun bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga.
Berulang kali pertemuan difasilitasi pemerintah daerah Berau baik formal maupun informal. Para pihak disebut masih tetap dengan pendapat masing-masing. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, selayaknya pihak yang merasa berkeberatan atau dirugikan melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. “Dalam hal ini, sesuai UU 2/2004, untuk mendaftarkan sidang mediasi,” tutupnya. (hmd/adv/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!