SAMARINDA-Saat ini, geliat pembayaran nontunai di Kaltim semakin masif. Itu tecermin dari peningkatan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Tahun ini, ditargetkan ada 328 ribu pengguna QRIS dengan 8,3 juta transaksi.
Dua bulan belakangan, sudah ada tambahan 23.765 pengguna QRIS baru. Pada Desember 2022, pengguna QRIS di Kaltim tercatat sebanyak 392.873. Sehingga, sampai Februari secara kumulatif pengguna QRIS sudah mencapai 416.638 akun. Dengan total 326.363 merchant di Kaltim. Bahkan, nominal transaksi QRIS di Kaltim mencapai Rp 809 miliar, dengan volume transaksi mencapai 6,63 juta transaksi.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, tahun ini pihaknya terus berupaya memperluas penggunaan QRIS untuk mendukung capaian 45 juta pengguna baru QRIS dan 1 miliar transaksi secara nasional. Tahun ini, khusus Kaltim ditargetkan memiliki penambahan pengguna baru QRIS sebanyak 328 ribu dan 8,3 juta transaksi.
“Upaya perluasan penggunaan QRIS di Kaltim tahun ini akan dilakukan dengan kegiatan yang terstruktur sesuai framework pengembangan ekonomi dan keuangan digital,” jelasnya, Kamis (18/5).
Model pengembangan perluasan QRIS di Kaltim akan dikolaborasikan dengan pengembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi layanan publik, dan aktivitas pengawasan sistem pembayaran sebagai pendukung digitalisasi daerah. Itu tentunya untuk terus mendukung perluasan pembayaran nontunai di Benua Etam.
Sepanjang 2022, publikasi dan festival telah dilakukan untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat. Beberapa highlight program perluasan QRIS di tahun 2022 meliputi kegiatan BI Tulak Ka Kampus Series yang dilakukan di Politani Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda, UINSI Samarinda, Unikarta, dan UNU Samarinda.
Selain itu, Pekan QRIS Nasional juga diselenggarakan pada Agustus 2022 dengan melaksanakan kegiatan Konser Tepian Samarinda dan Merdeka Festival. Festival musik juga dilakukan pada Oktober 2022 dan menarik sebanyak 2.000 pengunjung dalam acara tersebut. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan dalam upaya perluasan penggunaan QRIS di masyarakat,” tuturnya.
Upaya perluasan penggunaan QRIS di pemerintah daerah dilakukan dengan penyediaan kanal QRIS baik untuk layanan pembayaran retribusi maupun pajak daerah. KPw BI Kaltim, Badan Pendapatan Daerah Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD), dan penyedia jasa pembayaran bekerja sama mengimplementasikan penggunaan kanal QRIS.
High level meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah dilakukan di Samarinda dan Kutai Kartanegara untuk meningkatkan komitmen kepala daerah mengimplementasikan elektronifikasi daerah.
“Implementasi berbagai inovasi untuk memperkuat perekonomian juga perlu ditopang oleh sistem pembayaran yang andal. Sehingga, sangat perlu terus mendorong penggunaan QRIS di Kaltim,” pungkasnya. (rom/k15)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!