
JAKARTA – Pencabutan status pandemi dan memasuki fase endemi Covid-19 diyakini membawa berbagai dampak. Salah satu dampaknya yakni pada ekonomi domestik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, pencabutan status pandemi akan membuat roda ekonomi melaju lebih kencang. ‘’Pasti ada pengaruh pencabutan pandemi. Mobilitas masyarakat pasti meningkat lebih tinggi. Tercermin dari kunjungan wisman sejak bulan Januari-April tahun ini pun sudah menunjukkan peningkatan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, (22/6).
Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisman Januari-April 2023 mencapai 3.172.931 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah itu naik 393 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Selengkapnya lihat grafis)
Bhima melanjutkan, angka-angka itu diproyeksi akan terus meningkat seiring telah dicabutnya status pandemi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, ritel, dan hiburan pun akan mengalami kenaikan.
Meski begitu, adanya mobilitas yang meningkat saat ini belum sepenuhnya dibarengi dengan daya beli yang pulih. Hal itu disebabkan karena kenaikan harga berbagai komoditas yang juga berkorelasi pada terdongkraknya inflasi.
‘’Terutama komponen inflasi pangan (volatile food). Ditambah lagi ada risiko el nino. Jadi perlu dibarengi pengendalian inflasi pangan agar daya dorong pada konsumsi masyarakat bisa meningkat lagi,’’ imbuh Bhima.
Selain itu, Bhima menyebut dengan pencabutan status pandemi, akan diwarnai dengan peralihan sektor-sektor mana saja yang akan bertumbuh. Jika pada masa pandemi Covid-19 sektor-sektor seperti kesehatan, farmasi, telemedicine, hingga digital mendapat angin segar pertumbuhan, maka ke depan giliran sektor lain yang akan bergeliat.
‘’Sekarang berubah ya. Jadinya sektor yang terkait rekreasi, konser, hiburan, olahraga, dan sektor-sektor konvensional akan naik. Jadi ada perubahan sektor yang bertumbuh,’’ imbuh dia.
Meski begitu, jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Bhima memandang masih belum akan terkerek tinggi. Dia memproyeksi ekonomi akan tumbuh hanya di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen.
Bhima menjelaskan, kondisi itu lebih disebabkan karena negara-negara mitra datang Indonesia seperti Korsel, Jepang, Tiongkok, Eropa, hingga AS, mayoritas mengalami outlook yang melemah.
‘’Kapasitas industrinya pun menurun, sehingga output dari komoditas yang sedang booming itu mulai berakhir. Padahal Indonesia adalah negara penghasil komoditas SDA. Hal ini akan berpengaruh pada stabilitas ekonomi pascapandemi berakhir,’’ urainya.
Kenaikan suku bunga acuan di berbagai negara maju juga harus diwaspadai. Sebab, hal itu tentu akan berdampak pada kondisi makro ekonomi di dalam negeri.
Secara umum, Bhima melihat resiliensi ekonomi Indonesia masih terjaga. ‘’(Resiliensi ekonomi) menurut saya levelnya sedang ya, to be fair. Ekonomi global kurang baik, tapi kita terdorong oleh demografi usia produktif yang tinggi dan konsumsi yang tinggi. Itu semua sensitive sekali pada mobilitas. Jadi begitu ekonomi sebesar RI dengan banyak penduduk yang sudah mulai aktif, maka itu akan signifikan memengaruhi tingkat konsumsi,’’ katanya.
Optimisme juga dirasakan oleh kalangan pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan bahwa pencabutan status pandemi diharap bisa semakin mendorong pergerakan dan konsumsi masyarakat secara umum. Maulana mengatakan bahwa sebetulnya sejak momen tidak wajib masker, mobilitas masyarakat perlahan sudah mulai meningkat.
”Dengan berubahnya status saat ini menjadi endemi, kami bisa berekspektasi bahwa segala kegiatan dan konsumsi masyarakat akan kembali ke level normal seperti sebelum ada pandemi,” ujar Maulana.
Periode liburan panjang di akhir bulan yang bebarengan dengan liburan sekolah akan ikut menjadi momen yang positif untuk industri di segala sektor mendulang demand. ”Termasuk untuk pariwisata dan perhotelan, meski sebenarnya sudah ada peningkatan dari awal tahun, momen liburan panjang seperti ini juga pasti ada peningkatan,” bebernya.
Maulana menyebut bahwa kesempatan untuk pengusaha kembali ”gas pol” dengan lepasnya status pandemi, memang masih akan menghadapi tantangan selanjutnya yaitu tahun politik 2024. Namun, Maulana menegaskan bahwa untuk sektor tertentu, hotel dan restoran dalam hal ini misalnya, momen tahun politik bisa saja mendatangkan benefit. ”Seperti di daerah-daerah itu justru hotel dan restoran ramai digunakan untuk keperluan kegiatan pertemuan partai dan sebagainya. Untuk impact secara nasional untuk saat ini kita belum bisa lihat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan pencabutan status darurat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) awal Mei lalu.
Shinta menyebut, pencabutan status akan berdampak positif pada pasar keuangan, pasar saham, pertumbuhan kinerja kredit juga ekonomi. ”Sehingga berkorelasi atas dampak positif Indonesia di mata investor. Yang pasti pencabutan akan semakin mendorong mobilitas masyarakat sehingga akan menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, meningkatkan juga angka konsumsi domestik kita," ujar Shinta. (agf)
Dalam rapat dewan gubernur (RDG) kemarin (22/6), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik. Didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Kenaikan konsumsi rumah tangga masih terus berlanjut. Didorong oleh peningkatanmobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi.
“Investasi juga tetap kuat, terutama investasi nonbangunan sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi,” jelas lulusan Iowa State University itu.
Kinerja pariwisata juga membaik sejalan dengan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Perbaikan ekonomi tanah air dikonfirmasi oleh hasil survei keyakinan konsumen yang meningkat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2023 di level 126,1. Lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 123,3.
Keyakinan konsumen terpantau meningkat pada seluruh kategori pengeluaran. Terutama pada responden dengan pengeluaran Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Secara spasial, kenaikan IKK tertinggi berada di Makassar, diikuti Medan, dan Pangkal Pinang.
Ke depan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 tetap berada dalam kisaran 4,5-5,3 persen. “Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergitas stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan,” tegas Perry. (dee/han/agf)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

