Evaluasi Keberadaan Pusat Logistik Berikat, Kemenperin Sinyalir Penyimpangan Pengeluaran Barang Impor Tekstil

Selain itu, pasar produk TPT domestic juga mengalami serbuan impor dari Tiongkok. Negara tersebut mengalami penumpukan inventory akibat permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa turun. Sehingga, Negeri Panda itu mencari negara pasar baru untuk menampung hasil produksinya, termasuk Indonesia.

Situasi itu dinilai memberikan ancaman bagi industri TPT dalam negeri, sehingga pemerintah perlu segera mengambil kebijakan pengamanan pasar dalam negeri untuk meminimalisasi dampak dari menurunnya permintaan dan potensi dumping dari Tiongkok.

“Kami memperoleh laporan bahwa industri serat mulai mengurangi produksinya. Dampaknya, telah terjadi pengurangan tenaga kerja berupa PHK di sektor industri TPT hingga mencapai 70 ribu orang,” beber Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Sabtu lalu (24/6).

.Oleh karena itu, Kemenperin akan mengambil kebijakan mitigasi berupa kebijakan jangka pendek dan panjang.

Kebijakan pengamanan pasar dalam negeri yang telah diterapkan berupa penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk benang, kain, tirai, dan karpet. Serta, Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk polyester staple fiber (PSF).

Kemenperin juga akan mengevaluasi keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang berjumlah 106 PLB, tersebar di 159 lokasi. Evaluasi perlu dilakukan karena disinyalir ada penyimpangan pengeluaran barang asal impor dari PLB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu terlihat dari banyaknya pakaian jadi asal impor di e-commerce dengan harga yang jauh lebih murah dan sampai di konsumen dengan cepat.

Langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti usulan insentif keringanan pembayaran listrik untuk Industri yang disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) berupa relaksasi pembayaran tagihan listrik, penetapan besaran denda keterlambatan pembayaran dengan rate wajar, penetapan satu tarif listrik (tarif luar waktu beban puncak bagi industri yang beroperasi 24 jam), pemberian keringanan tarif listrik, dan pelonggaran penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, kondisi industri saat ini sudah menjadi alarm bagi pemerintah agar membuat beleid untuk perlindungan pasar domestik dxab produk tekstil tanah air. "Pasar Indonesia dengan populasi cukup besar, akan menjadi rebutan para produsen besar. Ke depan, banyak negara penghasil produk tekstil mencoba menguasai pasar domestik," ujar Jemmy.

Menurut dia, potensi pasar yang besar itu harus diproteksi. Apalagi Indonesia memiliki ekosistem industri tekstil yang matang dari hulu ke hilir dan mempekerjakan jutaan tenaga kerja. "Sayangnya Indonesia ini dijadikan market oleh negara-negara eksportir TPT lainnya Industri tekstil adalah industri yang perlu perlindungan atau regulasi syarat dengan regulasi,” urainya. (agf/dio)