JAKARTA – Kinerja beberapa indikator yang tumbuh melahirkan optimisme ekonomi Indonesia akan tetap terjadi hingga paro akhir tahun ini. Salah satunya, realisasi pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.637 triliun atau 107,1 persen, tumbuh 7 persen di atas target.
Penerimaan pajak sebagai komponen pendapatan negara diprediksi mencapai Rp 1.818,2 triliun atau 105,8 persen dari target atau tumbuh 5,9 persen. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 300 triliun atau 99 persen dari target. Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 515,8 triliun atau 116,9 persen dari target atau tumbuh 13,4 persen.
”Jangan lupa, tahun lalu pertumbuhan karena harga-harga komoditas yang luar biasa terjadi. Jadi, ini adalah sebuah prestasi untuk bisa menjaga walau harga komoditas mengalami penurunan dan pelemahan ekonomi global,” papar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat raker dengan Badan Anggaran DPR (10/7).
Belanja, kata Ani, sapaan Sri Mulyani, akan melebihi dari target atau yang dialokasikan. Belanja K/L direncanakan mencapai Rp 1.085,5 triliun. Sementara, diperkirakan belanja non-KL Rp 1.212 triliun dan transfer ke daerah Rp 825,4 triliun, lebih tinggi daripada APBN awal Rp 814,7 triliun.
Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, Menkeu mengungkapkan, defisit akan berada di Rp 486,4 triliun atau 2,28 persen dari PDB. Dengan keseimbangan primer yang mendekati balance di defisit Rp 49 triliun. Dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp 156 triliun.
”Defisit di APBN awal Rp 598,2 triliun. Realisasinya Rp 486 triliun. Dengan penurunan defisit, kita akan melakukan issuance dari pembiayaan utang SBN Rp 362 triliun. Ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp 712,9 triliun. Jadi, penurunannya hampir 50 persen,’’ jelas bendahara negara tersebut.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, penurunan pembiayaan bisa dilakukan karena saldo anggaran lebih (SAL) tahun lalu akan digunakan sebesar Rp 156,9 triliun. Jumlah itu terdiri atas Rp 100 triliun untuk penurunan utang dan Rp 56 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah.
Pemerintah akan tetap mengamankan berbagai program prioritas nasional. Mulai pemilu, IKN, hingga infrastruktur dan melindungi masyarakat dari guncangan melalui kenaikan bansos.
Sejalan dengan itu, Ani melanjutkan, penerimaan yang masih kuat dan belanja yang terpenuhi membuat pembiayaan hingga akhir tahun bisa diturunkan 41,6 persen. Realisasi pembiayaan utang disebutnya akan lebih rendah Rp 289,9 triliun tahun ini.
”Ini adalah penurunan yang sangat baik, apalagi dengan tren harga dan suku bunga yang melonjak tinggi di berbagai negara. Strategi positioning dengan menurunkan pembiayaan utang dan penurunan issuance utang menempatkan RI dalam posisi yang relatif aman dan cukup stabil kuat,’’ jelas Menkeu. (dee/c14/fal)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!