SAMARINDA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim meminta masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati di tengah meroketnya transaksi pinjaman online (pinjol). Pastikan aplikasi yang digunakan terdaftar dan diawasi OJK.
Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, saat ini bisnis fintech peer to peer lending (P2P lending) sangat berkembang, seiring proses peminjaman yang sangat mudah untuk masyarakat. Namun sebelum melakukan transaksi, pastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan tersebut aman. Bisa mengakses Instagram dan akun resmi OJK di @kontak157 untuk menanyakan legalitas pinjol.
“Kami mengimbau masyarakat jika ingin melakukan pinjaman online untuk dapat melakukan pengecekan ke laman OJK mengenai legalitas pinjol itu dulu,” ujarnya, Rabu (19/7). Saat ini, setidaknya ada 429 akun yang terdaftar sebagai pinjaman online ilegal. Ratusan akun ilegal ini, merupakan data dari seluruh wilayah di Indonesia per 8 Juli 2023.
Sementara, untuk financial technology (fintech) secara nasional yang berizin secara resmi tercatat sebanyak 102 akun per Maret 2023. “Utang online di Kaltim cukup tinggi. Ini bukan hal buruk sepanjang meminjam sesuai kemampuan dan pada industri yang terdaftar serta diawasi OJK. Sebab, fintech hadir sebagai jasa keuangan yang menghadirkan produk yang tidak ditawarkan oleh perbankan. Yaitu, kecepatan dan kemudahan dari sisi persyaratan meminjam,” ungkapnya
Akumulasi jumlah rekening pemberi pinjaman (lender) hingga Mei 2023 mencapai 12.856 entitas, dan Kaltara 935 entitas. Sedangkan akumulasi penerima pinjaman (borrower) di Kaltim mencapai 1.193.043 entitas dan Kaltara 101.488 entitas. Sejalan dengan jumlah rekening yang terus meningkat, secara nominal juga terus meningkat.
Secara nominal, dana yang diberikan lender asal Kaltim mencapai Rp 897 miliar dan Kaltara mencapai Rp 18,47 miliar. Sedangkan dana yang diterima borrower Kaltim mencapai Rp 7,52 triliun dan Kaltara Rp 661 miliar.
“Kaltim memang salah satu daerah yang minim masalah fintech, karena kebanyakan membayar sesuai perjanjian. Namun, kami tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, dan yang terpenting untuk konsumen berhati-hati, kritis dalam menggunakan jasa keuangan dan melakukan kewajibannya,” tutupnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!