
DHAKA – Bangladesh giliran kini tengah bergejolak. Sabtu (29/7) lalu ribuan warga berunjuk rasa menuntut Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mundur. Aksi itu dipimpin oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Namun, aksi tersebut berujung bentrokan.
Massa terkonsentrasi di empat area di Dhaka. Tapi, mayoritas berada di Naya Paltan. Mereka mencoba memblokade beberapa titik jalan untuk masuk ke ibu kota. Setidaknya ada 8 ribu polisi yang dikerahkan untuk mengendalikan situasi.
Bentrokan terjadi setelah polisi berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan memukulkan tongkatnya. Demonstran membalas dengan melemparkan batu dan menyerang kendaraan polisi dengan tongkat. Beberapa kendaraan juga ikut dibakar massa. Imbas dari bentrokan tersebut, jaringan transportasi dari Dhaka ke kota-kota lain dan sebaliknya terganggu.
BNP mengklaim ada sekitar seratus pendukungnya yang terluka. Selain itu, lebih 124 orang telah ditangkap. Namun, versi polisi, yang ditangkap hanya sekitar 90 orang. Bacchu Mia, seorang inspektur polisi di Rumah Sakit Dhaka Medical College, mengatakan bahwa enam pengunjuk rasa telah dirawat di rumah sakit karena cedera.
”Beberapa petugas juga terluka. Kami menembakkan gas air mata dan peluru karet,” ujar Juru Bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka Faruk Hossain kepada Agence France-Presse. Dia menambahkan, pemimpin senior BNP Goyeshwar Roy dan Amanullah Aman telah ditahan sementara sebelum akhirnya dibebaskan.
BNP dan para pendukungnya telah melakukan serangkaian protes sejak tahun lalu. Mereka menuntut Sheikh Hasina mundur dan mengizinkan pemerintah sementara untuk mengawasi pemilu yang dijadwalkan Januari mendatang. BNP ingin ada pemilu yang jujur dan adil. Mereka merasa bahwa Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina telah curang pada Pemilu 2018.
Hasina memimpin Bangladesh sejak 2009. Dia berharap partainya kembali menang dalam pemilu mendatang dan bisa berkuasa untuk periode keempat. Hasina mengatakan, pemilihan harus diadakan di bawah pengawasan pemerintahnya sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. ”Rakyat tidak lagi menginginkan pemerintahan saat ini,” ujar Sekjen BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir. (sha/c9/hud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

