TANJUNG REDEB - Penjabat Sekretaris Kabupaten (Pj Sekkab) Berau, Agus Wahyudi membuka rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah instansi untukmembahas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kabupaten Berau di Ruang Kakaban; Sekkab Berau, Jumat (28/7) lalu.
Kepala BP Jamsostek Berau, Sonny Alonsye mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut launching Perlindungan 100.000 Pekerja Kaltim yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Di Berau terdapat 7660 kuota bagi pekerja rentannya.
“Ada Pergub Kaltim Nomor 19 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan Jamsostek termasuk perlindungan pekerja rentan,” jelasnya.
Untuk saat ini, berdasarkan data Berau tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik, terdapat 55.095 pekerja informal. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek baru 7.557.
“Artinya masih terdapat yang belum terdaftar sekitar 47.358 orang lagi,” terangnya.
Dari data tersebut juga, Sonny menyebut setidaknya terdapat sekitar 23.000 pekerja yang masuk dalam kategori rentan.
Dari Januari 2022 hingga bulan Juni 2023, ia menyebut BP Jamsostek telah menyalurkan klaim peserta yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) hingga program pensiun hingga mencapai Rp 210 miliar.
“Kami harap manfaat tersebut dapat membantu para penerima dalam menunjang perekonomian mereka,” tuturnya.
Pada pertemuan yang dipimpin Pj Sekkab Berau, Agus Wahyudi itu, fokus pembicaraan melaksanakan perlindungan bagi pekerja rentan di sektor informal.
“Itu terdapat dua kategori yaitu pekerja informal yang mampu, dan kurang mampu atau pekerja rentan,” terangnya.
Pekerja rentan itu nantinya akan didaftarkan BP Jamsostek dengan dua program yaitu JKK dan JKM. Mekanismenya melalui penganggaran APBD Berau dan penyaluran CSR perusahaan.
“Harapan kami, pertama Pemkab Berau bisa menerbitkan regulasi dan mengalokasi anggaran APBD Berau untuk perlindungan pekerja rentan di Berau,” jelasnya.
Selain itu, dirinya berharap badan usaha baik BUMN, BUMD dan perusahaan bisa ikut serta. Oleh karenanya diperlukan surat edaran dari Bupati Berau sebagai dasar pelaksanaan CSR berupa perlindungan Jamsostek bagi pekerja rentan.
“Dengan dua metode tersebut diperlukan dukungan dari OPD terkait, nantinya untuk pendataan pekerja rentan dan diusulkan masingmasing OPD terkait pendanaan atau penganggarannya,” tuturnya.
Terpisah, Pj Sekkab Berau, Agus Wahyudi menyebut pentingnya program ini untuk memberikan keamanan dan rasa nyaman bagi pekerja rentan yang ada di Berau.
“Ada pekerja dengan upah maupun bukan penerima upah atau informal, yang tingkat ekonominya rentan. Agar tidak terjadi kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Dirinya menilai, keuntungan yang didapat dengan terdaftar dalam BPJamsostek memberikan kompensasi yang memberikan rasa nyaman bagi peserta. Selain mendapatkan beberapa kompensasi, di antaranya juga ada beasiswa bagi anak-anak peserta.
“Kalo terdaftar di BPJS, anaknya dua bisa dapat beasiswa dan santunan. Sehingga pendidikan yang didapat nanti bisa mencegah timbulnya kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Melalui 100.000 perlindungan pekerja Kaltim juga di antaranya terdapat jatah pekerja yang ada di Berau. Hal ini juga menjadi upaya perlindungan maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Program 100.000 se-Kaltim itu dibayar per bulan oleh Pemprov Kaltim, dan Berau juga dapat kuota,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Berau juga telah menaruh perhatian dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja rentan di Berau. Hal itu tentunya, untuk membantu pekerja rentan tetap terlindungi dalam upayanya mencari nafkah.
“Pemkab sudah mulai juga untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Di perikanan melindungi 111 nelayan dan pekerja keagamaan sebanyak 820 orang,” jelasnya. (sen/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!