SAMARINDA – Akselerasi penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan masyarakat berpotensi menurun. Sebab, Bank Indonesia sejak awal Juli mengubah biaya yang dikenakan perbankan atau penyelenggara jasa keuangan atas layanan QRIS kepada pedagang mikro sebesar 0,3 persen dari sebelumnya 0 persen. Tarif merchant discount rate (MDR) diklaim untuk menjaga kesinambungan layanan transaksi ini.
Namun, biaya ini hanya untuk transaksi di atas Rp 100 ribu. Sedangkan untuk di bawah Rp 100 ribu masih dikenakan 0 persen untuk setiap transaksi. Dikenakannya MDR 0,3 persen sejak awal Juli membuat banyak pedagang atau pertokoan memilih tidak menggunakan QRIS. Kebanyakan pedagang beralasan, ada gangguan pada transaksi, sehingga QRIS tidak bisa digunakan.
Hal itu bertujuan menghindari MDR 0,3 persen. Seharusnya, ini tidak terjadi karena biaya 0,3 persen sangat rendah dibandingkan transaksi nontunai lainnya. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Muhamad Rais mengatakan, kebijakan pungutan 0,3 persen tersebut hanya untuk transaksi di atas Rp 100 ribu, sedangkan di bawah itu masih 0 persen.
“Kebijakan ini bentuk keberpihakan Bank Indonesia untuk UMKM kita. Di tengah keharusan peningkatan kualitas layanan dengan adanya MDR 0,3 persen itu diharapkan layanan bisa meningkat, dan menjaga kesinambungan layanan,” ungkapnya, Selasa (8/8).
Dia menjelaskan, di Indonesia ditargetkan pengguna baru QRIS mencapai 45 juta, sedangkan pengguna baru QRIS Kaltim ditarget 323.179. Sampai Juni 2023, sudah tercapai 142 ribu atau 43,9 persen dari target. Sedangkan untuk transaksi, secara nasional tahun ini ditargetkan ada 1 miliar transaksi, sedangkan Kaltim 8,3 juta transaksi. Sampai Juni, sudah mencapai 7,7 juta atau 93 persen dari target.
Kaltim masih menjadi daerah dengan pengguna QRIS tertinggi di Kalimantan. QRIS bertujuan menyediakan layanan transaksi nontunai termurah. Sebelum pandemi, semua pedagang dikenakan tarif MDR sebesar 0,7 persen untuk layanan QRIS. Sedangkan kalau pakai kartu MDR bisa 1-3 persen. Tapi, saat krisis pandemi, MDR untuk QRIS menjadi 0 persen.
Secara nasional, layanan QRIS paling banyak digunakan untuk transaksi di bawah Rp 100 ribu, yakni mencapai 77 persen dari total transaksi. Hanya 8-10 persen dari total transaksi dengan nominal Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta dan hanya 5 persen untuk transaksi di atas Rp 1 juta. “Karena penggunanya ini kebanyakan dari UMKM. Maka, sesuai dengan kebutuhan ini transaksi QRIS tetap murah untuk transaksi kecil di bawah Rp 100 ribu tersebut,” jelasnya.
Sebagai contoh, biaya QRIS yang dikenakan pedagang untuk transaksi Rp 100 ribu hanya Rp 300 dengan MDR sebesar 0,3 persen. Biaya tersebut dinilai tidak memberatkan bagi pedagang, termasuk yang berada di pelosok wilayah. Pengenaan biaya transaksi dibutuhkan agar para pedagang mendapatkan layanan optimal. Pembayaran menggunakan QRIS dapat diterima oleh pedagang pada hari yang sama saat konsumen bertransaksi. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!