Gencarkan Sosialisasi dan Sasar UMKM

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, turut dihadiri Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Agus Wahyudi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau, Hari Wibowo dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nanang Bakran.

Dijelaskan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye, sosialisasi ini sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Berau kepada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau.

“Karena kami lihat masih banyak UMKM yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin.

Dari data yang ada di DPMPTSP Berau, diketahui banyak UMKM yang sudah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka dari itu pihaknya secara bertahap melakukan sosialisasi dan mengundang para pelaku UMKM untuk mendaftarkan para pekerjanya.

“Jadi dengan sosialisasi seperti ini para pelaku usaha bisa mengetahui dan bisa segera mendaftarkan diri untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Pihaknya juga sudah turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan edukasi kepada terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program pemerintah sama seperti BPJS Kesehatan.

“Kami (BPJS Ketenagakerjaan, red) merupakan badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan salah satunya memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi angka kemiskinan,” tegasnya.

Ia juga menjabarkan ada perbedaan untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni berdasarkan skala usaha, di mana usaha skala mikro maka minimal mendaftar dua program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan, skala kecil maka minimal tiga program yakni kecelakaan kerja, kematian dan hari tua.

Kemudian jika usahanya sudah menengah besar, maka diwajibkan empat program yaitu, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, plus diberi program tambahan gratis karena subsidi pemerintah yaitu jaminan kehilangan kerjaan untuk para pekerja yang terkena PHK.

“Iuran mulai dari Rp 20 ribu untuk yang dua program sampai dengan Rp 300 ribu yang empat program,” katanya.

Manfaat yang diberikan kepada peserta baik yang iurannya Rp 20 ribu hingga Rp 300 ribu, jika mengalami kecelakaan kerja maka pengobatan dan perawatan diberi kelas satu.

“Dan santunan tidak mampu bekerja atau gantinya gaji yakni sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta jika terjadi laka dan meninggal, maka akan ada santunan kematian yang diberikan ke ahli waris,” tandasnya.

Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Agus Wahyudi mengatakan sosialisasi seperti ini sangatlah diperlukan. Pasalnya, karyawan atau pekerja adalah aset suatu perusahaan.

“Karyawan itu adalah aset, jadi harus dijaga. Karena dari mereka lah perusahaan tersebut bisa berjalan,” tegasnya.

“Sehingga saya meminta kepada pemilik usaha untuk mendaftarkan para karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan,” sambungnya.

Hal senada juga dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau, Hari Wibowo yang menyebut BPJS Ketenagakerjaan ini perlu disosialisasikan. Karena asuransi bagi para karyawan di semua lini usaha dan ini adalah bentuk perlindungan para pengusaha kepada karyawannya.

“Jadi saya katakan ini menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk bisa mendaftarkan para karyawannya,” imbuhnya.

Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran menerangkan sosialisasi seperti ini cukup menarik. Karena pihaknya juga memiliki program yang selaras dengan BPJS Ketenagakerjaan yaitu kaitannya dengan kemudahan berusaha.

“Memang untuk BPJS ini kami harapkan agar sosialisasi bisa lebih gencar lagi, karena bagaimanapun ini sangat penting untuk melindungi tenaga kerja di masing-masing usaha,” kata dia.

Karena diakuinya, jika perusahaan besar, pastinya semua karyawan sudah diharuskan untuk mendapatkan jaminan seperti laka kerja. Tetapi untuk di UMKM ini, masih banyak yang belum daftar, sehingga para pelaku usaha juga diminta bisa menunaikan kewajibannya mengasuransikan para pekerjanya.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya,” tandasnya. (aky/adv/arp)