JAKARTA - Pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan pembiayaan perumahan hijau. Tujuannya, mengakselerasi transisi energi yang terjangkau dan merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, konsep perumahan berkelanjutan amatlah penting. Namun, perlu ada desain khusus untuk mengakselerasi hal itu.
“Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, namun konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah,” ujarnya saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (22/8).
Kemenkeu telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau.
Ani, sapaan karibnya berharap, seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Dia juga meminta para stakeholders untuk dapat aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR. “Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing,” ucap Menkeu.
Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo menambahkan, pengembangan pembiayaan perumahan berbasis lingkungan atau pembiayaan perumahan hijau merupakan solusi bagi Indonesia dalam menekan risiko perubahan iklim global.
Ananta menuturkan, pembiayaan perumahan hijau akan meningkatkan program kepemilikan rumah dan renovasi dengan memerhatikan standar-standar efisiensi energi. “Hal ini masih baru di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari sahabat kita Eropa dan Jepang, karena mereka telah mengimplementasikan hal ini lebih dulu,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 dan terwujudnya 100 persen rumah bebas emisi karbon di 2050. Untuk itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable financing), di antaranya melalui pengembangan blended finance IGAHP yang rencananya akan ditugaskan kepada SMF.
Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki potensi besar terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) hijau atau green mortgage seiring dengan pertumbuhan generasi muda. “Indonesia memiliki demografi yang relatif muda. Mereka, generasi Y dan Z, juga semakin sadar akan pentingnya hidup dengan cara yang lebih berkelanjutan. Merekalah yang menjadi kekuatan pendorong,” katanya.
Bendahara negara itu mengatakan, generasi muda memberikan perhatian tinggi terhadap investasi environmental, social, and governance (ESG) dengan kontribusi mencapai USD 51,1 miliar. Tingginya minat generasi muda terhadap investasi berkelanjutan, dilandasi oleh kesadaran mereka tentang isu perubahan iklim yang berimplikasi pada bencana.
Minat mereka terhadap aspek berkelanjutan juga terlihat pada gaya hidup yang memprioritaskan produk-produk ramah lingkungan. Perilaku-perilaku tersebut yang membuat minat terhadap KPR hijau memiliki peluang untuk makin meningkat ke depannya.
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut masih dibutuhkan upaya meningkatkan advokasi dan literasi terkait KPR hijau. Pasalnya, kesadaran mengenai produk tersebut terbilang relatif masih rendah. Dukungan terhadap KPR hijau menjadi penting menimbang jumlah backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 12,7 juta.
Sementara, bangunan perumahan bertanggung jawab atas 17 persen emisi gas rumah kaca global, dengan 5,5 persen berdampak langsung dan 11 persen tidak langsung dari properti. “Komunikasi publik sangat dibutuhkan terkait konsep KPR hijau yang masih membutuhkan banyak promosi dan masih relatif asing bagi sebagian besar konsumen dan pengembang di Indonesia, sehingga langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran ini menjadi sangat penting,” ujarnya. (ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!