SAMARINDA - Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun 2019.
PP ini bertujuan mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor SDA, serta mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, dalam rangka meningkatkan kesadaran para eksportir di wilayah Kaltim terkait pembaruan kebijakan DHE, Bank Indonesia sudah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pemerintah terbaru terkait DHE.
“Hal-hal yang disampaikan meliputi pokok-pokok ketentuan DHE, kewajiban terkait DHE, mekanisme umum pelaporan DHE, serta pengenaan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan DHE. Ke depan, harapannya implementasi kebijakan DHE dapat dilaksanakan dengan baik sehingga membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional,” jelasnya, Senin (28/8).
DHE dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional, dan mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih kuat serta stabilitas ekonomi makro, dalam hal penempatannya dilakukan melalui sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan DHE.
Melanjutkan sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.
“Ketentuan ini terutama mengatur prinsip dan instrumen penempatan DHE SDA serta pengaturan pengawasan DHE SDA. Ketentuan berlaku efektif pada 1 Agustus 2023,” ungkapnya.
BI menerapkan hal ini, karena adanya kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan atas DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada dua prinsip sebelumnya. Berdasarkan prinsip tersebut, Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA meliputi beberapa instrumen.
Instrumen pertama, rekening khusus DHE SDA dalam valuta asing. Kedua, instrumen perbankan berupa deposito valuta asing. Ketiga, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berupa promissory note valuta asing. Keempat, instrumen Bank Indonesia berupa term deposit operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!