UMKM di IKN Mengeluhkan Fee, Iwapi Sebut untuk Biaya Kebersihan dan Tenaga Kerja

Mereka mengeluhkan lantaran fasilitas mess hall dalam wisma pekerja IKN itu diberikan oleh pemerintah kepada mereka secara gratis dan seharusnya tak ada beban komisi. Puluhan pelaku UMKM itu menyediakan makanan dan minuman pada kantin yang disediakan itu untuk memenuhi kebutuhan ribuan pekerja pada proyek pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN.

“Kami ditarik fee oleh Iwapi Kaltim untuk tiap bulan Rp 1,5 juta. Padahal, fasilitas yang diberikan kepada kami adalah gratis untuk semuanya,” kata salah satu pelaku UMKM di mess hall IKN yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (2/9). Data diterima media ini pelaku UMKM di mess hall sebanyak 47 tenant dengan 13 pelaku usaha lokal dari Sepaku dan selebihnya dari Balikpapan dan Samarinda.

Koran ini menerima tangkapan layar berisi percakapan WhatsApp (WA) dari pelaku UMKM dengan pihak Iwapi yang berisi pemberitahuan fee dapat dikirim ke nomor rekening Iwapi Kaltim, terhitung Maret, April dan Mei yang per bulannya Rp 1,5 juta. Kaltim Post juga diberi dokumen tanda bukti transfer Rp 3 juta ke nomor rekening Iwapi Kaltim tertanggal 15 Juni 2023.

Keterangan lain yang diterima harian ini menyebutkan, mess hall itu sarana sosial yang diberikan gratis kepada pelaku UMKM, utamanya yang berada di ring satu IKN. Warga yang mau berjualan di tempat yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu cukup mendaftarkan diri dan tidak bayar.

Saat ini, kata sumber, pelaku UMKM 13 orang dari Sepaku itu mengundurkan diri dua orang karena keberatan dengan penetapan harga jual makanan dan minuman maksimum Rp 15 ribu per porsi. “Mereka tak ada untung apabila harga jual ditetapkan paling tinggi Rp 15 ribu karena bahan mahal,” tuturnya.

Ketua DPD Iwapi Kaltim Ernawaty Gafar saat dihubungi Sabtu (2/9) menjelaskan, bahwa sebelum pengelolaan mess hall ditangani Iwapi Kaltim adalah di bawah PT Adhi Karya dan diserahterimakan ke PUPR usai Lebaran lalu.

“Waktu serah terima itu sampah menumpuk, dan untuk pengelola yang baru itu belum masuk. Jadi masih di bawah PUPR. Kami itu berinisiatif bagaimana kalau teman-teman kita sumbangan untuk bisa buang sampah ke luar,” kata Ernawaty Gafar.

Ia mengatakan, sampah kemudian dibuang dengan biaya Rp 800 ribu untuk satu pikap, satu kali buang, yang biayanya talangan dari kas Iwapi Kaltim. “Kami tidak dapat apa-apa dari situ dan kami hanya mengoordinasi saja. Untuk mendapatkan hasil dari mengelola itu tidak ada. Sampai PUPR heran, kenapa Bu Erna tidak dimintain saja biaya iuran itu wajar saja, karena untuk biaya kebersihan, tenaga kerja, dan itu wajar saja (kalau memerlukan biaya),” tuturnya.

Namun, lanjutnya, hal itu tak dia lakukan dan hanya ada 1-2 tenant yang bersedia membantu dengan menyediakan anggaran iuran Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Itu pun, hanya untuk iuran satu bulan saja.

Keluhan sejumlah pelaku UMKM itu ternyata sudah didengar oleh Deputi Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat IKN Alimuddin. Saat dikonfirmasi terpisah ia mengatakan, telah mendengar persoalan tersebut.

“Dan saat ini (terkait pengelolaan mess hall) belum diambil alih secara penuh oleh OIKN. Kalau sudah diambil alih penuh pasti akan dituntaskan dan seharusnya diberdayakan masyarakat lokal di situ,” kata Alimuddin sembari berjanji akan menanggapi lagi persoalan tersebut secara proporsional. (ndu/k15)

ARI ARIEF

ari.arief@kaltimpost.co.id