JAKARTA–Wacana hapus tagih kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus digodok. Perbankan pelat merah masih menyangsikan implementasi kebijakan tersebut. Selain mewaspadai moral hazard, juga dinilai membebaskan piutang negara.
“Kenapa bank-bank pemerintah tidak melakukan hapus tagih? Karena takut, hapus tagih itu sama dengan membebaskan dan meniadakan piutang negara,” ujar Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso di Jakarta, Jumat (15/9).
Menurut dia, aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan aset negara. Terutama perusahaan yang seluruh modalnya 100 persen berasal dari negara melalui mekanisme penyertaan modal negara (PNM).
Sunarso menyatakan, tidak jelas maksud aset negara dan aset negara yang dipisahkan. “Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas apa bedanya aset negara dengan aset negara yang dipisahkan? Kalau tidak bisa menjelaskan berarti sama semua diperlakukan sebagai aset negara,” bebernya.
Artinya, lanjut dia, mayoritas masyarakat, termasuk bankir, tidak paham akan hal itu. “Kalau kita bebaskan, tidak ditagih sama dengan kita membebaskan atau menghilangkan aset negara. Titik,” tegas Sunarso.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan, implementasi kebijakan hapus tagih memerlukan peraturan pelaksanaan. Di antaranya, kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. “Saat ini sedang dirumuskan oleh tim perumus kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Mengingat, kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya, nasabah yang terkena bencana alam yang dinyatakan nasional oleh pemerintah dan telah diputus dalam rapat umum pemegang saham.
Terpisah, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah Teten Masduki mengatakan, pemerintah sedang memproses aturan hapus tagih. Nilai kredit macet yang akan diputihkan itu berkisar Rp 22 triliun. Tahap pertama, yang akan dihapus buku maksimal kredit senilai Rp 500 juta ke bawah, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).
“Sekarang tahapannya sedang disiapkan PP (peraturan pemerintah) oleh Kemenkeu. Tidak boleh ada moral hazard. Misalnya, macet karena pidana nggak boleh masuk ke program ini,” jelasnya saat ditemui dalam UMKM Digital Summit di kantornya, Kamis malam (14/9).
Dia memperkirakan, aturan sebagai payung hukum kebijakan hapus tagih bakal rampung dalam dua bulan. “Kita tunggu saja. Kan (sekarang) belum dua bulan,” pungkasnya. (han/dio/jpg/dwi/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!