PENAJAM - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemkab PPU untuk segera memberlakukan katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya konstruksi.
"Hal ini untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan kecurangan seperti penyimpangan harga, karena e-katalog harus diikuti. Kalau tidak, pengusaha bisa dihukum atas dasar peraturan yang mengatur hal itu," kata Ketua Kadin PPU Rudiansyah, Minggu (24/9).
Ia menjelaskan, bahwa dalam Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) No 4/2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan institusi wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang telah terdaftar dalam sistem katalog elektronik.
“Wajib di sini berimplikasi hukum bagi pengusaha yang melanggar. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana kesiapan kelompok kerja (pokja) masing-masing, misalnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU sudah siap apa belum. Soalnya, untuk menyediakan e-katalog ada tahapan-tahapannya, dan pengusaha anggota Kadin mendorong Pemkab PPU segera memberlakukan e-katalog ini,” katanya.
Iwan Kadir Yatim, ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPU saat dihubungi mengungkapkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) masih memitigasi risiko-risiko dari pelaksanaan e-katalog konstruksi karena terkait dengan peraturan yang baru. “Tetapi, siap, insyaallah tahun 2024 untuk e-katalog konstruksi sudah bisa diberlakukan di PPU,” ujarnya.
Kesiapan itu, lanjut dia, dimulai sejak saat ini melalui berbagi informasi pihaknya dengan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang telah melaksanakan hal ini, dan menunggu usulan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis yang memiliki kebutuhan barang/jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog. “Terkhusus PUPR, dan Disdik untuk kebutuhan katalog konstruksi yang spesifikasinya bisa distandarkan,” tambahnya.
Kepala DPUPR PPU Riviana Noor menjelaskan, untuk pengadaan di lingkungan dinas yang dipimpinnya sebagian telah lama memakai e-katalog, seperti pengadaan material, pengadaan alat berat, belanja modal termasuk belanja barang dan jasa dan lain-lain.
“Khusus untuk pekerjaan konstruksi semoga tahun depan juga sudah mulai pakai e-katalog, dan sekarang ini sedang kami persiapkan segala sesuatunya,” kata Riviana. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU yang dihubungi melalui kepala dinasnya Alimuddin mengaku sedang mempelajari regulasi dan ini hal baik. “Akan kami dorong agar bisa segera diterapkan,” ujarnya. (ndu/k15)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!