BALIKPAPAN — Anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kaltim siap memfasilitasi pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 3.000 unit. Kesanggupan ini mereka ungkapkan dalam rapat kerja daerah (rakerda) yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (27/9).
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Apersi Kaltim Sunarti Amirullah mengatakan, pihaknya bersedia menyediakan perumahan ASN sebagaimana kesepakatan dengan Deputi Pengendalian Pembangunan IKN. “Jika diberi kepercayaan, kami akan melaksanakan. Untuk wilayah pembangunan perumahan tersebut menyesuaikan ketetapan dari pihak Otorita IKN. Ya, kalau bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Selain pembangunan perumahan di IKN, ada pula target yang sedang dilakukan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 1.000 unit. Saat ini belum terealisasi sepenuhnya, alias baru 60 persen. Sebab, perizinan di Balikpapan masih belum berjalan baik.
“Untuk pendekatan dengan wali kota sudah banyak dilakukan, namun belum ada hasil. Langkah berikutnya tetap berusaha meminta kebijakan. Karena memang pemerintah daerah punya kewenangan mengatur kepadatan penduduk. Bagaimana membangun rumah di kepadatan rendah 160 meter, kepadatan sedang 120 meter dan kepadatan tinggi 96 meter,” katanya.
Diharapkan, pemerintah daerah bisa mendukung pembangunan rumah MBR. “Saat ini, kami masih menggunakan perizinan yang lama sedangkan untuk perizinan baru masih belum difasilitasi oleh pemerintah,” katanya. Adapun peminat rumah MBR diyakini terus meningkat, karena ada penambahan sejuta penduduk.
Dia mengungkapkan, saat ini harga rumah MBR 2023 sebesar Rp 177 juta per unit. Bulan depan, rencananya ada kenaikan 7 persen menjadi Rp 185 juta per unit. Kemudian, jumlah anggota Apersi yang membangun rumah MBR di wilayah Kaltim ada 67 anggota dan sudah terdaftar di kementerian. Sedangkan total yang sudah mendaftar ada 182 anggota.
Sementara itu, Apresi Kaltim menyadari banyak tantangan yang akan dihadapi. Seiring dinamika kehidupan sosial dalam pembangunan rumah MBR. “Akan tetapi, kami mempunyai spirit yang kuat untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Agar tujuan yang tulus dari kita dapat tercapai dengan maksimal,” imbuhnya.
Senada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan, adanya IKN berdiri pasti banyak penduduk baru, baik masyarakat umum maupun ASN. Maka dari itu, permintaan rumah bakal meningkat. Oleh sebab itu, pembangunan rumah MBR dan ASN sangat dibutuhkan.
Tidak hanya itu, penunjang bisnis seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lainnya juga membutuhkan rumah. “Kepada bapak deputi pengendalian pembangunan saya sangat terima kasih. Karena sudah menyediakan lahan untuk pembangunan rumah,” ucapnya. Karena untuk zona khusus di IKN sekitar 30 persen untuk pembangunan rumah.
Ini merupakan kabar baik untuk pengembang rumah MBR dan subsidi. Maka dari itu, Apersi mendukung pembangunan IKN. Dengan kondisi pertumbuhan penduduk yang bagus maka target minimal 10.000 unit rumah di wilayah IKN dan sekitarnya bisa tercapai. “Harapan kami untuk pembangunan rumah dimaksimalkan pengembang lokal,” katanya. Target Apersi setiap tahun membangun 100.000 unit rumah MBR.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengungkapkan, saat ini pihaknya membahas revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembahasan revisi tersebut terdapat salah satu aspek yang dibahas, yaitu hunian berimbang. Dalam muatannya juga sudah termasuk rumah sederhana.
“Kami sangat mengapresiasi Apersi sudah memulai pembangunan perumahan,” ujarnya. Dalam pembangunan di wilayah IKN, pastinya terdapat beberapa masyarakat mulai dari kelas elite, menengah dan bawah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial maka perlu dibangun perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Terkait wilayah dan syarat-syarat khusus lainnya akan lebih lanjut didiskusikan. “Kami akan membuat regulasi khusus baik itu desain, luas bangunan dan aspek lainnya. Jadi, di wilayah IKN tidak hanya fokus ke inti pusat pemerintahan,” ujarnya.
Karena di luar banyak masyarakat existing yang terdapat di enam kecamatan yang di dalamnya terdapat masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, ada ASN yang akan pindah ke IKN. Sehingga, ia memiliki kepentingan atas perumahan yang nantinya akan dibangun. “Oleh karena itu, kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi harapan itu,” tutup Thomas. (ndu/k15)
Syahrul Ramadhan
syahrulramaddhaan@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!