Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Kaltim Fokus Tekan Angka Kemiskinan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KOMITMEN: Angka kemiskinan di Kaltim berada pada level 6,3 persen. Permasalahan ini akan diselesaikan meski masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor segera berakhir.
KOMITMEN: Angka kemiskinan di Kaltim berada pada level 6,3 persen. Permasalahan ini akan diselesaikan meski masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor segera berakhir.

SAMARINDA–Walau masa tugas Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berakhir pada 30 September 2023, Pemprov Kaltim memastikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terus berlanjut dan berakhir pada Desember 2023. Saat ini sudah terlaksana dengan baik dan capaiannya sebesar 97 persen.


Advertisement

“Hanya tersisa 3 persen yang belum tercapai, meliputi penurunan angka kemiskinan, kualitas lingkungan dan reformasi birokrasi. Namun, pembangunan penting, rata-rata sudah tercapai. Kita masih melihat data reformasi birokrasi dan angka penurunan kemiskinan Kaltim dari BPS yang keluar tahun depan. Jadi sampai Desember mendatang, kita masih punya waktu untuk menyelesaikan. Visi-misi akan berlanjut sampai Desember,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Jumat (29/9). 

Untuk angka kemiskinan, Pemprov Kaltim melalui dinas dan instansi terkait terus berupaya menurunkannya. Berbagai bantuan dan program pemberdayaan ekonomi sudah dilakukan, dalam rangka pengentasan angka kemiskinan daerah. Hal itu harus dilakukan karena dampaknya yang berkepanjangan dan menyebabkan permasalahan sosial lainnya.

Faktor kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan sosial lain seperti bertambahnya angka pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatnya kriminalitas, hingga tingginya kesenjangan ekonomi. “Angka Kemiskinan kita masih 6,3 persen, dengan kebijakan pembangunan rumah layak huni ini, kita optimis dapat menurunkan angka kemiskinan,” tuturnya.

Advertisement

Dia menjelaskan, salah satu komponen dikatakan miskin karena tidak memiliki hunian yang layak. Untuk mengurangi hal tersebut, Pemprov Kaltim memiliki program pembangunan rumah layak huni (RLH), yang berasal dari corporate social responsible (CSR) perusahaan-perusahaan besar yang berusaha di Benua Etam.

Pemprov Kaltim berkomitmen terus membangun RLH melalui dana CSR dari perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN/BUMD. “Rumah layak huni yang dibangun ada dua tipe yaitu konstruksi kayu ukuran 45 dengan tiga kamar dan konstruksi beton ukuran 36 dengan dua kamar tidur. Semua ini tetap dilanjutkan sampai target tercapai 100 persen,” pungkasnya. (ndu/k8)

Catur Maiyulinda

Advertisement

@caturmaiyulinda

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer