Waktunya Maksimalkan Proyek Konstruksi, El Nino yang Bikin Kekeringan tapi Punya Dampak Positif

BALIKPAPAN-Fenomena itu memang telah membuat harga-harga keperluan pokok melonjak utamanya beras. Namun, sejumlah sektor justru diuntungkan selama musim ini. Salah satunya adalah sektor konstruksi. Di mana selama tidak ada hujan, progres pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik bisa segera dimaksimalkan. Hingga penggunaan alat bisa dioptimalkan.

“Musim kemarau akhir-akhir ini memang menguntungkan pekerjaan konstruksi. Karena ketika hujan, banyak aktivitas tidak bisa dilaksanakan. Terutama yang berada di luar ruangan,” ucap Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim Slamet Suhariadi kepada Kaltim Post, Kamis (5/10).

Pengusaha konstruksi, lanjut Slamet, akan memanfaatkan musim kemarau untuk memaksimalkan pekerjaan mereka. Meski bakal menemui sejumlah kendala. Seperti di sumber daya manusia (SDM). Pekerja yang khusus bekerja di luar ruangan akan lebih mudah lelah karena paparan sinar matahari yang terik. Di sisi lain soal ketersediaan air.

“Air ini elemen penting dalam pekerjaan konstruksi. Jika wilayah pekerjaannya di dekat sumber air, PDAM misalnya, maka tidak ada masalah. Baru ada masalah kalau tidak berada dekat sumber air,” ucapnya.

Slamet menambahkan, meski dari sisi pekerjaan sangat terbantu selama musim kemarau, namun untuk di Kalimantan, khususnya Kaltim tidak jarang pula turun hujan. Itu yang menurutnya akan sedikit banyak mengganggu target. Mengingat dalam kontrak kerja, tidak ada klausul yang menekankan proyek terhambat karena hujan. Yang ada kalender lama pekerjaan.

“Enggak ada kontrak itu sebut boleh libur kalau hujan. Pun jika kita lihat ada pekerja di lapangan, namun pasti tidak ada aktivitas. Termasuk penggunaan alat berat. Karena selama hujan, peralatan itu paling rentan dan risiko tinggi. Itu menyangkut safety,” ucapnya.

Sayangnya, kata dia, untuk proyek infrastruktur fisik milik pemerintah, perusahaan pemenang tender justru kerap dihadapkan risiko bekerja pada masa masuk musim hujan. Karena biasanya pengesahan anggaran dilakukan jelang akhir tahun. Sementara, awal musim hujan biasa tiba pada November.

“Itu ‘kan risiko yang harus diterima. Tetapi, biasanya perusahaan memegang data resmi BMKG untuk mengetahui situasi cuaca dalam periode tertentu. Dan ketika faktanya tidak sesuai, misal hari itu prediksinya panas, namun turun hujan secara masif. Nah, ini jadi pegangan oleh kontraktor untuk diserahkan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) ketika ditanya alasan molornya progres pekerjaan,” beber Slamet.

Di sisi lain, saat ini perusahaan konstruksi masih menghadapi kendala material. Di mana masih banyak yang harus didatangkan dari luar Kaltim bahkan luar pulau seperti di Sulawesi. Untuk itu, Slamet mengaku bersyukur berdirinya pabrik semen di Kutai Timur (Kutim). Setidaknya, bisa mengurangi jarak dan biaya pembelian semen jika pabrik telah berproduksi.

“Untuk material kita memang kendala karena produk lokal produksinya terbatas. Harus melalui standar yang ditetapkan kementerian. Apalagi dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara), banyak material yang larinya ke sana,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi menjelaskan, selain usaha konstruksi yang diuntungkan dengan musim kemarau, ada pula sektor pertambangan khususnya batu bara. Di mana produksinya akan dimaksimalkan sebelum memasuki musim hujan. Di sisi lain, pengaruh harga acuan batu bara yang masih tinggi membuat perusahaan diuntungkan.

“Sayangnya, efeknya positifnya terbatas. Tidak meluas sampai ekonomi masyarakat. Secara parsial hanya lewat CSR (corporate social responsibility) perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan. Terbukti Kaltim masih mengalami inflasi akibat kenaikan harga pangan dampak el nino,” ucap Purwadi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul itu menyebut, seharusnya sektor pertanian menjadi perhatian pemerintah selama musim kemarau. Karena sektor itu yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Melonjaknya harga beras dan keperluan pokok menunjukkan pemerintah baik pusat maupun Pemprov Kaltim tidak serius. Hanya mengandalkan penyelesaian melalui impor untuk mengurangi potensi krisis pangan.

“Ibaratnya seperti pemadam kebakaran. Baru bertindak ketika terjadi masalah. Sebelum-sebelumnya tidak ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah sama yang terjadi setiap musimnya,” ujar Purwadi.

Padahal, lanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023, sektor pertanian mendapatkan porsi 10 persen dari porsi APBD. Maka dengan semakin meningkatnya APBD Kaltim, seharusnya mampu mengembangkan dan memajukan pertanian dalam arti luas. Termasuk meningkatkan industri pertanian sebagai bagian menghadapi musim kemarau.

“Jangan hanya bisanya impor saja. Cek juga Bulog. Uang APBN dan APBD itu dipakai buat beli beras petani lokal tidak? Ingat, ketika musim kemarau, bagaimanapun ada sektor yang diuntungkan, tetapi pangannya sudah, inflasi, belum lagi kenaikan harga BBM, maka ekonomi tetap akan makin sulit. Utamanya buat pekerja yang sistem gajinya tetap,” ujarnya. (rom/k15)

M RIDHUAN

mad.dhuan@gmail.com