Penutupan social commerce seperti TikTok Shop banyak dikeluhkan pelaku usaha mikro dan kecil. Sebab, secara tidak langsung, kebijakan ini turut menutup mata pencaharian mereka.
BALIKPAPAN–Bank Indonesia beberapa waktu lalu menggelar Gerbang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2023 Mahligai Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kala itu, banyak UMKM asal Balikpapan yang digandeng untuk mengikuti pameran di Balikpapan SuperBlock (BSB). Termasuk pemilik dari Cake SalaKilo Riswah Yuni.
Tak hanya pameran secara offline, kegiatan ini dirangkai dengan promosi melalui TikTok Shop, bekerja sama dengan afiliator Jakarta. Pada 18 September 2023 lalu, kegiatan berlangsung live. Bahkan hanya dalam waktu dua jam, Cake SalaKilo mendapatkan banyak pesanan. Padahal dari sekian produk yang dimiliki, SalaKilo hanya menampilkan dua jenis snack, yakni cookies dan kripik.
“Ternyata pendapatan dalam sekali live tersebut mencapai jutaan rupiah. TikTok Shop ini sebenarnya sangat membantu UMKM. Memperluas pasar kami, tidak hanya di Balikpapan tapi pesanan juga datang dari berbagai daerah lainnya," ujar perempuan yang akrab disapa Yuni tersebut.
Bagi pelaku UMKM, Yuni menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, menurutnya banyak dampak positif dengan hadirnya platform asal Tiongkok itu. Dalam mendaftar di TikTok Shop sebagai produsen, Yuni mesti mematuhi persyaratan dan registrasinya cukup ketat. Tidak hanya mesti melampirkan nomor induk berusaha (NIB), tapi harus disertai sertifikat halal hingga rekening usaha bukan pribadi.
"Ya kecewa, baru ngerasakan jualan online tapi ditutup. Sekarang kan zamannya semua serba-online. Kenapa kami tidak diberi kesempatan juga buat merasakan. Kita berharap sih TikTok Shop bisa dibuka kembali," pintanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, langkah pemerintah menutup TikTok Shop sudah tepat. Hingga nantinya TikTok Shop tersebut mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Utamanya terkait izin resmi.
"Saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk mengatur dan menata platform TikTok sudah tepat, agar lebih tertata," ungkapnya. Mencegah terjadinya monopoli pasar, tidak hanya media sosial ataupun e-commerce, dikatakan Iwan harus ada kebijakan tersendiri bagi produk-produk impor maupun penentuan harga, agar perang harga oleh UMKM tidak begitu merugikan.
"Betul era memang sudah digital, juga membantu UMKM dalam memperluas promosinya. Tapi yang kita khawatirkan adalah nantinya kita terlalu bergantung dari satu platform itu saja. Termasuk di dalam negeri nanti muncul e-commerce yang melakukan hal serupa. Hingga harga barang yang dijual akan ditentukan oleh mereka. Ini mengingatkan saya pada kasus Amazon, platform jual-beli Amerika. Belum lagi maraknya barang impor. Persaingan semakin tidak sehat, yang konvensional kian terjepit," ujar Iwan.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kemungkinan TikTok Shop bisa beroperasi sebagai aplikasi e-commerce baru. Ia menuturkan, TikTok Shop bisa kembali beroperasi asalkan memenuhi sejumlah syarat, seperti membuka badan hukum hingga mendapatkan izin di Indonesia. Sesuai dengan Permendag 31 tahun 2023.
Dalam Permendag 31 Tahun 2023, layanan seperti TikTok Shop dapat beroperasi dengan menunjuk perwakilan di Indonesia. Dalam aturan tersebut disebut sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A).
Salah satu aturan tersebut dituliskan dalam Pasal 37 Ayat (1), berbunyi: PPMSE luar negeri yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk KP3A Bidang PMSE.
Selain itu, dalam Pasal 38, PMSE disebut harus melakukan pendaftaran termasuk memiliki SIUP3A. Perusahaan itu juga mengajukan permohonan pada lembaga OSS dengan melengkapi seperti bukti penunjukan, bukti diri pimpinan perwakilan di Indonesia, jumlah tenaga kerja dan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik.
Teten juga membantah aturan itu untuk membunuh bisnis TikTok. Namun, ini sebagai kewajiban platform global seharusnya mengikuti aturan yang ada di Indonesia.
"Jangan dipelintir ya, seolah-olah pemerintah mengatur menegakkan hukum terhadap TikTok Shop karena belum izin. Lalu dianggap pemerintah mau membunuh bisnisnya TikTok. Enggak, mereka semua pelaku usaha di Indonesia platform global harus mengikuti peraturan pemerintah Indonesia," pungkasnya. (ndu/k8)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!