Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo meminta penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 tidak dipolitisasi jelang pemilihan presiden maupun isu terkait pemindahan ibu kota negara. Seperti diketahui, penetapan UMP 2024 akan diumumkan selambat-lambatnya bulan ini.
BALIKPAPAN – Apindo Kaltim masih menunggu keputusan perubahan PP (peraturan pemerintah) 36 tentang pedoman kenaikan UMP. Karena memang belum ada pedoman perubahan baru itu. Beberapa hari lalu, Slamet melakukan kunjungan ke Dewan Pengupahan Jawa Timur. Pada kesempatan itu, dia menyampaikan, Apindo Kaltim sudah empat tahun berjuang mewujudkan klaster upah bagi pengusaha kecil dan menengah.
Di mana, ia menyebut bahwa di Kaltim masih ada sekitar 40 persen pengusaha belum mampu membayar sesuai UMP Kaltim, yakni Rp 3,2 juta. Sehingga, pekerja tersebut belum terjamin jaminan sosialnya, karena syarat jaminan sosial itu upah sesuai UMP. Kondisi serupa juga dialami Jawa Timur. Di sana juga masih banyak pekerja yang belum dibayar dengan UMP.
Jaminan sosial menjadi kewajiban pengusaha, maka dengan menerapkan klaster upah ini pengusaha yang belum mampu membayar sesuai UMP terhindar dari aturan pidana. Apindo Kaltim dan Dewan Pengupahan Jawa Timur juga sepakat dengan itu. Kemungkinan dalam waktu dekat pihaknya akan bersurat kepada DPN Apindo untuk memperjuangkan cluster upah ini ke Kementerian Tenaga Kerja.
Slamet mengakui hal itu tidak mudah, namun perlu kebersamaan dan kekompakan Apindo seluruh Indonesia untuk memperjuangkan lagi agar pekerja terlindungi jaminan sosial dan juga pengusaha bisa tenang karena membayar sesuai kemampuannya.
"Ada dua payung hukum yang tengah kami perjuangkan, pekerja bisa mendapatkan jaminan sosial berupa ketenagakerjaan dan kesehatan, yang kedua pengusaha khususnya UMK bisa terhindar dari pidana karena belum mampu membayar UMP," ujarnya, Selasa (31/10).
Slamet sangat mengapresiasi dan menyampaikan berbagai persamaan yang dilakukan pihak Apindo Jawa Timur. Namun, ia menyangkan terdapat perbedaan besar, terkait jumlah anggota. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan, para pengusaha Jawa Timur lebih sangat menghargai perjuangan Apindo, tapi di Kaltim sendiri masih banyak pengusaha belum peduli dan menghargai perjuangan pengupahan itu.
Di Kota Gersik, Jawa Timur tercatat 500 pengusaha bergabung menjadi anggota Apindo, kondisi yang berbanding terbalik dengan Kaltim yang hanya terdata barulah 50 anggota. Padahal, berdasarkan Permenaker 28 pasal lembar 5, dalam proses pengesahan PP dan PKB dipersyaratkan mencantumkan nomor registrasi Apindo, yang ditindaklanjuti dengan edaran Gubernur Kaltim.
Dalam surat edaran Nomor: 560/4665/B.Kesra/2019 tentang Keanggotaan Apindo Kaltim ini, gubernur menyampaikan dua hal penting. Pertama, Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan, serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada lampiran V yang menyatakan bahwa dalam pengajuan pendaftaran perjanjian kerja bersama, salah satu keterangan mencantumkan nomor anggota Apindo.
Kedua, berkenaan hal tersebut diminta agar perusahaan yang mengurus SIO (surat izin operasional), PP (peraturan perusahaan) dan PKB (perjanjian kerja bersama) di seluruh wilayah Kaltim, dapat mencantumkan nomor registrasi dan copy KTA Apindo Kaltim.
"Kita harapkan teman-teman pengusaha di Kaltim bisa bergabung di Apindo, agar kita bisa sama-sama memperjuangkan UMP ini. Juga bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan masa depan Indonesia," tandasnya. (ndu/k15)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!