TANJUNG REDEB – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau mengharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik dengan pro-aktif menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Kepala Diskominfo Berau Didi Rahmadi menjelaskan, SP4N-LAPOR bertujuan agar penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.
Selain itu, penyelenggara pelayanan publik memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
SP4N-LAPOR terhubung ke seluruh lembaga pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga dinas di kabupaten/kota. Sehingga laporan yang telah masuk, dalam 10 hari harus ditindaklanjuti, jika hal tersebut tidak dilakukan maka Lembaga yang bersangkutan akan menerima teguran.
“Pengaduan di SP4N-LAPOR ini juga diawasi oleh OMBUDSMAN, KPK hingga staf presiden,” tegasnya, Kamis (2/11).
Diskominfo Berau mengaku hanya menerima pelaporan yang memang menjadi wewenang dari Pemkab Berau. Jika aduan pelayanan publik menjadi wewenang provinsi atau pusat maka akan langsung diteruskan ke lembaga dimaksud.
“Pelayanan publik apapun masyarakat bisa melaporkan jika terjadi masalah,” ucapnya.
SP4N-LAPOR di Kabupaten Berau telah berjalan sejak tahun 2018 lalu dengan dasar hukum Permenpan RB No. 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Permenpan RB No. 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional. Lalu Perbup Berau No. 39 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Hal ini dilakukan tentunya untuk meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Didi memaparkan sejak awal tahun 2022 hingga Oktober 2023, sedikitnya terdapat 34 laporan yang masuk ke Diskominfo Berau dari layanan SP4N-LAPOR. 27 laporan masyarakat telah diselesaikan dengan memberi penjelasan kepada pengadu maupun langsung meningkatkan pelayanan dan mengatasi masalah yang dikeluhkan. Sementara enam laporan yang masuk merupakan laporan berulang dari 27 laporan yang telah diselesaikan.
“Sehingga hanya menyisakan satu laporan yang saat ini tengah berproses,” pungkasnya.(sen/sos/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!