JAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) diberikan untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan bahwa tujuan pemberlakuan kebijakan tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global melalui peningkatan daya beli properti oleh masyarakat.
’’Industri properti adalah salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. Pemerintah berharap, melalui insentif ini, terjadi peningkatan aktivitas industri properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi terkait lainnya,’’ ujarnya (29/11).
Dwi menjelaskan, PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling besar Rp 5 miliar. ’’Contohnya, tuan A membeli rumah seharga Rp 6 miliar. Atas transaksi tersebut, tuan A tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP karena harga jual rumah melebihi Rp 5 miliar,’’ paparnya.
Contoh kedua, lanjut Dwi, tuan B membeli rumah seharga Rp 5 miliar. Tuan B lantas mendapatkan insentif PPN DTP, tetapi hanya atas DPP sebesar Rp 2 miliar. Artinya, PPN DTP sebesar 11 persen dikali Rp 2 miliar atau sebesar Rp 220 juta.
Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu nomor induk kependudukan (NIK) atau satu nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dwi juga menyampaikan bahwa PPN DTP bisa dimanfaatkan atas penyerahan dengan skema cicilan. Meski, pembayaran uang muka atau cicilan pertama dilakukan sebelum berlakunya PMK ini. ”Asal tidak lebih lama dari 1 September 2023,” tuturnya.
Satu syarat lainnya yang perlu diperhatikan adalah rumah tapak atau satuan rumah susun tidak boleh dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan.
Sementara itu, CEO Galaxy Property Kennard Nugraha mengakui, tujuan utama kebijakan PPN DTP sangat baik. Yakni, memudahkan masyarakat yang sedang mencari hunian atau melakukan investasi. ’’Semakin banyak orang yang mencari properti, semakin sering juga jasa kami digunakan,’’ terangnya di Surabaya.
Menurut Kennard, ada faktor lain yang harus diperhatikan agar efek stimulus tersebut bisa maksimal. Salah satunya, suku bunga KPR. Saat ini suku bunga acuan BI sebesar 6 persen. ’’Manfaat bebas PPN bisa jadi terkurangi kalau akhirnya suku bunga KPR naik. Ada baiknya jika suku bunga tersebut ditahan supaya masyarakat masih tertarik untuk membeli,’’ tuturnya.
Direktur Operasional Maxima Property Raja Aditiandra menyatakan, kinerja properti tahun ini tak seburuk yang diperkirakan. Meski sedikit lesu, penjualan proyek properti seperti Kahuripan Nirwana justru meroket. ’’Pertumbuhan penjualannya lebih dari 40 persen,’’ ungkapnya. (dee/bil/c14/dio)
Tiga Insentif Sektor Perumahan
1. Dukungan rumah komersial
Bebas PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar selama 14 bulan:
-2023: Bebas PPN 100 persen (Nov–Des)
-2024: Bebas PPN 100 persen (Jan–Jun) dan PPN 50 persen (Jul–Des)
2. Dukungan rumah MBR
Pemberian bantuan biaya administrasi selama 14 bulan:
-2023: Rp 4 juta per rumah (Nov–Des)
-2024: Rp 4 juta per rumah (Jan–Des)
Batas harga rumah MBR (bersubsidi) yang memperoleh pembebasan PPN menjadi Rp 350 juta (rumah tapak dan rusun)
3. Dukungan rumah masyarakat miskin
-Penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) sebanyak 1,8 ribu unit (Nov–Des)
-Bantuan RST: Rp 20 juta per rumah
Sumber: Kemenkeu
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!