SDM Digenjot, Perusahaan Migas Diminta Lebih Beri Ruang Pekerja Lokal

======================

Secara berkelanjutan, kerja sama yang terjalin antara Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak hanya dalam bidang pelatihan. Namun, telah pula dilakukan berbagai program peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Akselerasi juga didukung bantuan sarana-prasarana. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar Muhammad Hatta memberikan contoh, KKKS yakni Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menyediakan fasilitas berupa gedung Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BP2TK). Sebagai bentuk tanggung jawab sosial pihak perusahaan.

“Dengan kerja sama dan kolaborasi, kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, mandiri, unggul, dan berbudaya, terutama dengan menyiapkan sarana-prasarana penunjang utama dan fasilitas pendukung lainnya, yang dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di daerah," ujar Hatta.

Sekaligus demi mempersiapkan SDM di daerah untuk mendukung dan terlibat langsung dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam proses perpindahannya. Hatta mengatakan, Pemkab Kukar terus berkomitmen, serta menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah saat ini dan mendatang, sangat membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak perusahaan, khususnya untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.

“BP2TK sudah beroperasi sejak tahun lalu, hingga sekarang masih terus dilakukan pelatihan. Masyarakat yang mengikuti kelas tak dipungut biaya. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat meningkatkan kompetensi mereka," tuturnya.

Tak hanya sampai di sini, tapi kegiatan atau program yang dilakukan KKKS kepada masyarakat dapat pula dirasakan secara langsung. Besarnya dukungan dari pihak SKK Migas Kalimantan Timur-Sulawesi (Kalsul) turut disambut dengan besar hati oleh masyarakat. Di antaranya perbaikan sekolah maupun pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Juga masalah pengentasan sampah yang kini dapat menjadi pundi-pundi ekonomi.

“SKK Migas Kalsul melalui KKKS juga telah memberikan pelatihan kompetensi profesi, hingga mengirimkan para putra daerah itu agar dilatih secara profesional di luar daerah,” imbuhnya.

Hatta lalu juga mengemukakan harapan supaya pihak perusahaan industri hulu migas/KKKS bisa membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak. Mengingat animo masyarakat daerah agar bisa bekerja di perusahaan tersebut pun tinggi. Terlebih kepada masyarakat yang wilayahnya terdampak kegiatan hulu migas.

Secara persentase maupun angka aktual, Hatta mengungkap, pihaknya belum melakukan pendataan terhadap masyarakat yang diterima bekerja di perusahaan itu. Hanya, serapan tenaga kerja lokal untuk industri migas belum terlalu besar. Diperkirakan baru di angka 10–15 persen masyarakat Kukar yang bekerja di perusahaan migas.

Apabila akses ruang kerja yang diberikan secara luas, menurutnya, masyarakat bisa sama-sama saling menjaga keberlangsungan industri hulu migas di daerah. Di samping meningkatkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Hingga saat ini, hal yang masih jadi kendala bagi masyarakat ialah klasifikasi dan sertifikasi khusus yang belum merata atau tidak semua orang memilikinya.

"Persaingan untuk masuk ke industri migas berat. Makanya kami meminta kepada pihak perusahaan supaya dari sekarang dapat memberikan data, baik kualifikasi dan bidang apa saja yang dibutuhkan, agar pelatihan yang digelar bisa disinergikan dan sesuai harapan," pungkasnya. (dwi/k8)

Ulil

Yin.khazan@gmail.com