Antisipasi Inflasi Jelang Nataru, Ini yang Dilakukan TPID Kaltara

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, upaya-upaya antara lain menggelar pasar murah serta memberikan bantuan pangan. Pemprov bersama instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), juga melakukan pengecekan berkala ketersediaan pasokan komoditas di pasar dan gudang Bulog.

Zainal juga mendorong instansi terkait, mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta menjaga kelancaran distribusi barang. “Maka penting juga memastikan pembangunan konektivitas, jalur distribusi, dan komunikasi efektif antar instansi,” kata Zainal.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, inflasi November pada level 0,33 persen (bulanan), lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Adapun inflasi tahunan sebesar 2,45 persen, lebih rendah dari inflasi Nasional 2,86 persen.

Gubernur menegaskan, upaya pengendalian inflasi akan terus dilakukan secara intensif demi menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dan, untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian inflasi jelang jelang Nataru, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara TPID Kaltara dengan instansi terkait lainnya. Seperti kepolisian dan aparat penegak hukum, untuk mencegah terjadinya aksi penimbunan dan spekulasi yang dapat menyebabkan kenaikan harga.

“Perlu adanya dukungan masyarakat berperan aktif menjaga stabilitas harga, dan melakukan hal-hal sederhana. Seperti tidak melakukan panic buying dan bijak berbelanja,” ujarnya.

Sebelumnya, TPID Kaltara menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dihadiri perwakilan berbagai instansi. Rapat koordinasi itu juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, dan TNI.

Fokus utama rapat adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy Inflasi Minggu I Desember 2023, dengan perubahan IPH Kaltara mencapai 2,42 persen. Kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menjadi sorotan. Provinsi Kaltara mencatat harga cabai rawit merah tertinggi nasional, yaitu Rp 145.000 per kilogram.

Komoditas beras medium di zona dua juga mencapai harga tertinggi, Rp14.920 per kilogram. Kemendagri mengimbau daerah penghasil cabai kecil, untuk mulai gerakan tanam cabai. Menyadari posisi Kaltara sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi terendah, dalam produksi cabai rawit dan cabai merah nasional.

Adapun Badan Pangan Nasional mendorong Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk percepatan realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi. Disebutkan pula bahwa Provinsi Kaltara telah mencapai 60,66 persen realisasi, peningkatan penyerapan dana dekonsentrasi yang diarahkan pada pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. (fai/uno)