Bahas Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Rapat evaluasi itu dilakukan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Berau di Ruang Kakaban, Selasa (19/12). 

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menjelaskan pertemuan itu merupakan bagian upaya dalam melihat realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. 

“Ini upaya kami melakukan evaluasi, tentu saja kami ingin yang sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya. 

Belakangan ini, pekerja rentan dari sektor Bukan Penerima Upah (BPU), beberapa di antaranya telah diperjuangkan agar bisa menikmati layanan ini. Meski belum maksimal, namun pengelolaan Dana CSR perusahaan untuk membantu sudah cukup baik. 

Said menilai, program ini memerlukan kerja sama dan kolaborasi yang apik antara seluruh stakeholder. Sebab, perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dapat memberikan manfaat yang berarti kala peserta meninggal dunia, kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan.  

“Kami melihat di luar sana banyak yang menerima manfaat ini terbantu dengan perlindungan yang ada,” ujarnya. 

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau, Sonny Alonsye mengatakan kegiatan ini untuk mengimplementasikan UU Nomor 24 Tahun 2011, Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Selain itu juga untuk menerapkan PP Nomor 44 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. 

“Kami juga melaksanakan Pergub Kaltim Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” terangnya. 

Sejauh ini, Sonny menjelaskan data realisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari segmen Penerima Upah di Berau terdapat 65.999 dan sudah terealisasi mencapai 91 Persen. Sedangkan pada segmen Bukan Penerima Upah (BPU) terdapat potensi sebanyak 53.161 dan baru terealisasi sebanyak 25.654. 

“BPU itu biasanya ada di sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Jadi yang PU sudah 59.887 yang terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya. 

BPJS Ketenagakerjaan Berau sendiri sudah menyalurkan jaminan kepada penerima mencapai Rp 154,6 Miliar periode Januari hingga November 2023. Dari total tersebut, jaminan telah disalurkan kepada 14.424 penerima yang berada di Berau. 

“JHT sudah dicairkan mencapai Rp 144 miliar, kemudian JKK, JKM, JP hingga JKP dan beasiswa kepada ahli warisnya,” tuturnya. 

Sonny menyampaikan hingga saat ini, regulasi berupa Perbup atau Perda diperlukan karena banyak kader posyandu, pengurus koperasi, Ketua RT dan BPK serta guru PAUD dan guru TPQ di kampung-kampung belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. 

“Selain itu juga pelaku UMKM, Petani, Nelayan hingga pekerja sektor bukan penerima upah yang belum terdaftar,” tuturnya. 

Sehingga, dirinya berharap penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) bisa mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Berau. 

“Dan juga pengalokasian anggaran serta regulasi perlindungan bagi pekerja rentan dan juga petani sawit supaya jaminan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat dirasakan seluruh pekerja serta membantu pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan,” pungkasnya. (sen/sos/arp)