Pangan Kaltim Dinilai Belum Siap, Keperluan Komoditas untuk IKN Masih Ditopang dari Luar Daerah

JAKARTA-Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu alasan terkait pemilihan wilayah di Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru. Di wilayah ini, terdapat dua bandara representatif yang akan mengapit Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda.

Selain itu, kota besar penyangga IKN, yakni Balikpapan dan Samarinda telah terhubung dengan jalur transportasi tol dan pelabuhan berskala internasional. Keberadaan IKN di Kaltim menuntut ketersediaan pangan yang cukup dan stabil di Benua Etam. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan keperluan bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi, terutama inflasi.

Hal itu dijelaskan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto. Dia mengatakan, secara otomatis pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN akan diikuti dengan perpindahan penduduk. Pada tahap I tahun 2024, proyeksi penduduk IKN akan mencapai 488.049 jiwa. Terdiri dari 153.336 penduduk existing dan 334.713 penduduk baru yang pindah ke IKN.

Penduduk yang akan pindah ke IKN terdiri dari ASN kementerian/lembaga, pegawai lembaga negara independen atau badan publik, TNI, Polri, serta unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarganya. Selain itu, terdapat tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya.

Sampai tahap V, yaitu tahun 2040 – 2045, proyeksi penduduk IKN mencapai 1.911.988 orang. Terdiri dari 171.037 penduduk existing dan 1.740.951 penduduk baru yang pindah ke IKN.

Dengan memperhitungkan perpindahan penduduk ke IKN tersebut di atas, penduduk Kaltim diproyeksikan mencapai 4 juta pada 2024, dan mencapai 5,1 juta pada 2030. Penduduk di PPU diperkirakan melonjak dari sekitar 189 ribu jiwa menjadi 400 ribu jiwa tahun 2025 dan akan mencapai hampir 1,2 juta pada 2035.

“Peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar karena pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN tersebut akan berdampak terhadap kenaikan keperluan pangan yang harus disediakan di Kaltim,” ungkapnya, Kamis (28/12).

Menurutnya, keberadaan IKN di Kaltim menuntut ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan keperluannya bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi, terutama inflasi. Ketika pasokan komoditas pangan terganggu, harga pangan akan meningkat. Data historis menunjukkan komoditas pangan merupakan penyumbang terbesar dari inflasi di Kaltim.

Maka, kata dia, kebijakan penyediaan bahan pangan, terutama komoditas pangan strategis, seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, ikan layang, dan daging sapi, menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi di Kaltim. “Terlebih, Kaltim memiliki karakteristik wilayah dan lahannya bukan merupakan daerah penghasil pangan,” tuturnya.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim mencatat dari 10 komoditas pangan strategis, sembilan di antaranya masih memerlukan pasokan komoditas pangan strategis dari luar wilayah Kaltim atau impor. Keperluan pangan di Benua Etam selama ini masih ditopang oleh pasokan pangan dari provinsi lain di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Sulawesi serta impor dari luar negeri.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, hingga 2022, dari sepuluh komoditas pangan strategis, yang bisa dipenuhi oleh produksi Kaltim sendiri adalah daging ayam, cabai merah, ikan layang, dan daging sapi. Sementara enam komoditas lainnya, yakni beras, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit bawang merah dan bawang putih, produksi Kaltim belum mampu mencukupi keperluannya.

Sebagian besar komoditas tersebut didatangkan dari daerah terdekat, seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Untuk beras sebagian diimpor dari Thailand dan Vietnam.

“Hasil proyeksi keperluan pangan Kaltim pada periode 2024-2030 menunjukkan, adanya peningkatan yang lebih besar daripada tahun sebelumnya, karena pada periode ini terjadi perpindahan penduduk yang cukup besar ke Kaltim sebagai dampak dari pemindahan ibu kota negara ke IKN,” katanya.

Lebih lanjut, hasil proyeksi konsumsi dan produksi tahun 2023-2045 menunjukkan beberapa neraca komoditas pangan strategis mengalami defisit yang terus membesar. Beberapa komoditas tersebut adalah beras, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Sementara, daging ayam dan daging sapi kendati bisa dipenuhi dari produksi Kaltim, namun surplus produksinya diproyeksikan terus mengecil.

Maka, kata dia, untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan inflasi di Kaltim sebagai akibat pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN, ke depan diperlukan strategi terhadap pemenuhan keperluan pangan di Kaltim.

Strategi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim serta Otorita IKN untuk manajemen penyediaan komoditas pangan strategis di Kaltim. “Itu tentunya perlu dilakukan untuk menekan inflasi dari peningkatan keperluan pangan,” pungkasnya. (rom/k15)

CATUR MAIYULINDA

@caturmaiyulinda