Menjaga Iklim Positif Pertumbuhan Ekonomi

BALIKPAPAN–Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menyampaikan pemerintah menargetkan ada 50 persen peningkatan total factor productivity (TFP), 5,2 persen capital productivity, dan 2,9 persen labour productivity.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan foreign direct investment (penanaman modal asing) berorientasi ekspor, skema insentif, peningkatan belanja research and development (R&D), kenaikan belanja sumber daya manusia (SDM), dan iklim usaha kondusif yang mencakup transformasi tata kelola, kelembagaan, dan regulasi.

Melihat dari lapangan usaha, target yang hendak dicapai pemerintah ialah pertumbuhan sektor pertanian 3,5–4 persen. Kemudian sektor manufaktur dengan fokus hilirisasi yang akan menjadi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–7 persen dalam lima tahun ke depan dengan 21,9 persen peranan terhadap produk domestik bruto.

Pada sektor akomodasi makanan dan minuman (akmamin), pertumbuhan yang diharapkan sebesar 6,9–7,5 persen guna mengincar 19,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Adapun dari sisi pengeluaran, investasi ditargetkan tumbuh 6,4–6,7 persen, ekspor 7,2–7,9 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, dan konsumsi rumah tangga 5,4–5,6 persen.

Semua target tersebut diupayakan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur 27,9 persen pada 2029 dengan peningkatan produktivitas 9,1 persen dan 34,09 juta jumlah tenaga kerja dengan 26,4 persen peningkatan produktivitas. Dengan demikian, nilai incremental capital output ratio (ICOR) akan menurun sekitar 5 persen.

Dengan gambaran tersebut, maka kebutuhan investasi yang perlu diraih untuk periode 2025–2029 sekitar Rp 45,51–45,87 ribu triliun, di mana pemerintah itu hanya sekitar 9–11 persen, BUMN 8,3–8,9 persen, dan swasta 82,5–80,2 persen.

"Mau nggak mau, suka tidak suka adalah kita harus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Inilah yang kami coba gambarkan bahwa kolaborasi ini akan menjadi sangat penting, sehingga kebutuhan tersebut tadi bisa kita penuhi di dalam lima tahun ke depan," ujar Eka.

Peran dari pihak swasta berkaitan fokus industri kimia, industri logam dasar, industri alat angkutan, dan industri elektronik. Pemerintah dapat memberikan arah kebijakan fiskal, dukungan regulasi, kelembagaan dan prioritas pendanaan untuk transformasi pembangunan, serta dukungan dalam pengembangan R&D. Terakhir, akademisi dalam berperan dalam pengembangan R&D.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2023 mencapai 5,29 persen (year on year/yoy), pertumbuhan ini sedikit mengalami koreksi apabila dibandingkan periode triwulan II 2023 dengan pertumbuhan sebesar 6,84 persen. Hal ini disebabkan penurunan harga komoditas unggulan Kaltim yaitu batu bara dan crude palm oil (CPO).

Pada November 2023, inflasi di Kaltim sebesar 3,30 persen yoy didorong meningkatnya indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau, jasa, transportasi, pakaian, dan perumahan. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2023 secara yoy positif di semua provinsi di Kalimantan. Kaltim merupakan kontributor tertinggi pada penyusunan nilai tambah regional Kalimantan, yaitu sebesar 45,90 persen.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim M Syaibani mengatakan, sejalan dengan peningkatan kinerja pemulihan ekonomi tersebut, kinerja fiskal APBN di Kaltim juga melanjutkan kinerja positif. Pendapatan negara tumbuh 12,41 persen yoy diimbangi dengan belanja negara yang tumbuh mencapai 33,72 persen yoy yang disebabkan oleh tambahan alokasi belanja untuk pembangunan IKN.

Realisasi pendapatan negara sampai November 2023 sebesar Rp 36,49 triliun atau 105,16 persen dari target, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 34,54 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,95 triliun. Penerimaan pajak telah terealisasi sebesar 104,04 persen dari target dan mengalami peningkatan sebesar 12,77 persen yoy.

“Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan pajak terutama pada kegiatan ekspor khususnya batu bara, perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta kepatuhan pembayaran pajak,” ungkapnya, Jumat (2/12).

Namun demikian, penerimaan pajak sedikit tertahan akibat perlambatan pajak perdagangan internasional di mana penerimaan bea keluar mengalami penurunan sebesar -64,42 persen akibat koreksi harga referensi komoditas batu bara serta CPO.

Dari sisi PNBP, kinerja penerimaan sampai November 2023 telah mencapai Rp 1,95 triliun atau 117,47 persen dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,39 persen yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada seluruh komponen PNBP yaitu PNBP lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Sementara kinerja belanja sampai November 2023 terealisasi sebesar Rp 49,71 triliun atau 72,35 persen dari pagu sebesar Rp 68,71 triliun, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga yang terealisasi sebesar Rp 20,19 triliun atau 56,37 persen dari pagu sebesar Rp 35,82 triliun, dan belanja transfer ke daerah yang terealisasi sebesar Rp 29,52 triliun atau 89,75 persen dari pagu sebesar Rp 32,89 triliun.

“Peningkatan belanja kementerian atau lembaga umumnya didorong oleh masifnya pelaksanaan pembangunan IKN 2023, yang sebagian besar merupakan belanja modal. Sementara itu, realisasi TKD digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan publik daerah,” tuturnya.

Sedangkan, realisasi pendapatan APBD Kaltim sampai November 2023 sebesar Rp 43,05 triliun atau 95,82 persen dari target APBD 2023. Pendapatan APBD didominasi dari dana transfer (TKD) dan PAD. Pendapatan dari dana transfer sampai dengan bulan November 2023 sebesar Rp 30,61 triliun atau 91,70 persen dari target.

Pendapatan dari dana transfer dan PAD masing-masing berkontribusi sebesar 71,10 persen dan 28,90 persen terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja APBD sampai November 2023 sebesar Rp 37,33 triliun atau 75,78 persen dari pagu sebesar Rp 49,26 triliun. (ndu/k8)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda