Pekerja Konstruksi IKN Banyak dari Pulau Jawa, Orang Lokal Kalah di Sisi Ini...
Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Kaltim menjadi yang terbanyak di Kalimantan. Jumlahnya 12.275 orang. Melebihi jumlah tenaga konstruksi bersertifikasi di empat provinsi lainnya di Kalimantan. Dari angka itu, tenaga kerja konstruksi bersertifikasi operator mendominasi. Jumlahnya 6.033 orang.
Perinciannya, operator 1 atau pendidikan SMK dengan minimal pengalaman 4 tahun, dan SMA minimal 6 tahun, sebanyak 3.686 orang. Lalu operator 2, atau pendidikan SMK tanpa pengalaman dan SMA dengan pengalaman minimal 1 tahun, sebanyak 1.322 orang. Kemudian operator 3 atau pendidikan SMK dengan pengalaman minimal 3 tahun dan SMA pengalaman minimal 4 tahun, sebanyak 1.025 orang.
Data tersebut dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 29 Januari 2024. Termasuk gabungan terbitan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sebelum berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, kualifikasi tenaga kerja konstruksi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKTK).
Ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan uji kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. “Penetapan kualifikasi tenaga kerja dilakukan melalui proses sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP yang terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK,” jelas dataset pada data data.pu.go.id. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai 2022 jumlah pekerja konstruksi di Kaltim ada sekitar 105 ribu orang.
Namun, baru 35 ribu orang yang sudah mengantongi sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi. “Seratus ribu tenaga kerja konstruksi di Kaltim, hanya menggerakkan sektor konstruksi sebesar 9 persen dari PDRB Kaltim secara keseluruhan,” katanya. Mantan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur ini menuturkan, kemampuan Kaltim dalam mencetak sertifikasi tenaga terampil dan tenaga ahli masih minim.
Sejak 2018, setiap tahun rata-rata hanya 3 ribu tenaga jasa konstruksi yang mampu disertifikasi. Jadi, butuh usaha yang cukup keras agar 65 ribu tenaga jasa konstruksi bisa mendapatkan sertifikasi keahlian. Jadi, dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan, salah satunya IKN. “Rasanya perlu suatu usaha atau effort yang luar biasa dari kita semua. Tidak bisa usaha yang biasa-biasa saja. Karena jika tidak sertifikasi tentunya akan menjadi kendala dalam tenaga kerja konstruksi Kaltim bisa berkiprah di IKN,” ungkap Nanda – sapaan akrab Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Minimnya jumlah tenaga konstruksi bersertifikasi di Kaltim ini, berdampak pula pada keterlibatan mereka dalam pembangunan IKN. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, jumlah pekerja konstruksi yang bekerja pada 90 paket pekerjaan infrastruktur dasar batch 1 dan batch 2 senilai Rp 70 triliun, sebanyak 24 ribu orang.
“Untuk 24 ribu (pekerja konstruksi IKN) yang kami data, sebanyak 30 persen dari Kalimantan. Dan 70 persen dari luar Kalimantan. Dari Jawa, Sumatra, Bali, NTB, dan NTT,” kata mantan direktur jenderal (dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2018–2020 ini. (kip/riz/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
