Harga Komoditas Turun, Penerimaan Tertekan, Tapi Kata Menkeu APBN Masih Surplus Rp 75,7 Triliun                      

Prokal.co - JAKARTA-Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencatat surplus per akhir April 2024. Besaran surplusnya Rp 75,7 triliun.

“APBN masih dalam kondisi surplus sebesar Rp 75,7 triliun. Ini 0,33 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (27/5).

Surplus itu diperoleh dari jumlah pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 924,9 triliun, sementara belanja negara Rp 849,2 triliun. Level keseimbangan primer juga masih terjaga. Hingga akhir April, keseimbangan primer sebesar Rp 237,1 triliun.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy), pendapatan negara tercatat turun 7,6 persen. Penurunan itu terjadi karena tahun lalu masih ada windfall dari harga komoditas. “Penurunan harga komoditas sejak 2023 membawa tekanan pada penerimaan pajak 2024,” jelas Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Dia memerinci, PPh nonmigas menurun karena turunnya PPh tahunan badan yang mencerminkan penurunan profitabilitas tahun 2023, terutama pada sektor-sektor komoditas.

Ani menyebut, penurunan harga komoditas sejak 2023 dan peningkatan restitusi masih menjadi tekanan utama. Namun, pertumbuhan bruto sektor-sektor nonkomoditas yang positif menunjukkan underlying economic activity yang resilien.

Dia memerinci, sektor pertambangan terkontraksi cukup dalam. Terutama karena penurunan PPh tahunan badan akibat penurunan harga komoditas pada 2023 dan perubahan status izin usaha WP batu bara serta peningkatan restitusi.

Dari sisi belanja, tercatat terjadi pertumbuhan 10,9 persen secara tahunan menjadi Rp 849,2 triliun (25,5 persen dari pagu APBN). Ani menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2024 sudah mencapai Rp 591,7 triliun atau 24 persen dari total pagu belanja APBN, naik 13,2 persen yoy.

“Growth-nya cukup tinggi, double-digit di 13,2 persen. Yang agak bisa dibandingkan adalah saat 2020 ke 2021. Tahun 2020, waktu itu Covid pertama terjadi, semuanya ambles. Kita recover 2021, tumbuhnya 28,1 persen,” jelas dia.

Bendahara negara itu mengungkapkan, pertumbuhan yang tinggi itu disebabkan belanja pemilu pada Februari 2024 dan belanja kementerian/lembaga (K/L). Belanja K/L mencapai Rp 304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu. Itu terutama dipengaruhi pembayaran JKN/KIS, penyaluran bagi program bansos, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Kemudian, belanja non-K/L sebesar Rp 287,6 triliun atau 20,9 persen dari pagu APBN 2024. Yang terdiri atas realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun. (dee/JPG/rom/k15)