Soroti Formulasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyetujui asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun depan yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja bagi pemerintah menjalankan proses pembangunan.

Adapun sebelumnya, asumsi makro ini telah dibahas dan disepakati dalam berbagai panja. "Dalam rapat panja tersebut, kami menyepakati setiap sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang luas bagi pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih," kata Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Kamis (4/7).

Rapat kerja tersebut menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025 bahwa kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2025 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen dan laju inflasi 1,5-3,5 persen.

Berikutnya, nilai tukar rupiah 15.300-15.900 per USD dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen. Selain itu, disepakati harga minyak mentah Indonesia USD 75-85 per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, sasaran dan indikator pembangunan pada 2025 yang diusulkan pemerintah dan kemudian disepakati adalah tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5 persen. Selanjutnya, indeks modal manusia 0,56, nilai tukar petani 115-120, dan nilai tukar nelayan 105-108.

Said Abdullah menegaskan pentingnya setiap kebijakan yang dihasilkan, karena akan menjadi baseline bagi pemerintahan baru. Apalagi, mengingat 2025 merupakan tahun pertama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan memimpin pemerintahan.

Said mengatakan, panja telah mendiskusikan banyak hal, terutama dalam ranah kebijakan fiskal, asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, kemudian kebijakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran RAPBN TA 2025.

Said menjelaskan, asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.

"Ini bisa sebagai fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," tegas Said.

Said mengatakan, target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan diharapkan juga dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Ia juga menekankan, kebijakan belanja negara juga harus lebih berkualitas serta mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian. Menurutnya, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha dan membantu UMKM untuk bangkit.

"Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari kementerian dan lembaga negara sebagai leading sector," papar Said.

Lebih lanjut, Said menyatakan pentingnya pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, hingga wasting. "Kita belum memiliki effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab 1-2 kementerian dan lembaga saja. Oleh sebab itu, semua kementerian dan lembaga harus siap bahu membahu dalam menyelesaiakan persoalan dalam satu irama," pungkas Said.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan penjelasan dan catatan dari rapat kerja akan sangat berguna bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2025 dengan mengoptimalkan seluruh laporan panja agar tetap harmonis dan konsisten.

"Kami akan bekerja keras dan terus berkomunikasi agar RAPBN 2025 tetap bisa menjawab tantangan pembangunan sembari menjaga kesehatan dan sustainabilitasnya. Terima kasih, pimpinan Banggar," ujar dia. (jpg/dwi)