150 Indekos di Banjarmasin Ditarik Pajak, Diharapkan Kejujuran Pemilik

 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menetapkan sebanyak 150 indekos di Banjarmasin menjadi wajib pajak.

Artinya, para pengusaha indekos itu wajib menyetor pajak sebesar 10 persen dari biaya sewa kos per bulan. Pembayarannya masih dengan  sistem melaporkan sendiri penghasilan yang didapat. Termasuk ketika indekos sedang tidak terisi. 

"Intinya mengharapkan kejujuran pemilik rumah kos," ujar Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Banjarmasin, Muhammad Syahid. Sejauh ini pihaknya mengklaim berhasil menagih 50 persen dari Rp30 miliar--target pajak indekos dan hotel.

"Untuk target pajak rumah kos sendiri sekitar Rp750 juta per tahun," sebutnya. Sebelum penarikan pajak, pihaknya telah mendata dan mensosialisasikan. Namun, saat itu, masih ada wajib pajak yang enggan berhadir.

"Karena menganggap pajak rumah kos itu sudah tidak ada (dihapuskan)," katanya. Terpisah, Kepala Bidang Penagihan dan Pajak BPKPAD Banjarmasin, Yandi Gunawan mengakui sempat beredar kabar penghapusan pajak indekos.

Namun mengacu hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan, ia menyatakan pemko masih bisa menagih pajak indekos. "Meskipun dalam undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan," ujarnya.

Tetapi, pihaknya mengacu pada pasal yang menyatakan ketika indekos difasilitasi dan difungsikan seperti hotel, maka bisa ditarik pajak.

"Yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan PP Nomor 35 tahun 2024 dan Perda Nomor 15 Tahun 2023," sebut Yandi. (*)