Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul pengusaha lokal di sekitar kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek usai diundang Presiden Jokowi untuk berdialog di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Selasa.
"Kadin dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia akan dirangkul lebih luas lagi, bukan hanya sebagai sub kontraktor tapi juga pemain utama," katanya.
Menurut Donna, Presiden melalui kementerian terkait akan membantu mempermudah pengusaha lokal untuk terjun lebih banyak lagi dalam pembangunan IKN.
Sekitar 4.500 lebih pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam mempermudah izin birokrasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar di IKN.
Salah satu bentuk kebutuhan dasar yang dapat difasilitasi melalui peran Kadin, kata Donna, berupa kebutuhan pangan.
"Kadin menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," katanya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan persawahan yang dapat dikelola sebagai sumber pangan di IKN mencapai sekitar 13 ribu hektare, yang belum disentuh pemerintah.
"Memang ini adalah kolaborasi yang besar, dari Pengairan PUPR, Kementerian Pertanian dari bibit dan pupuknya, dari Pemkab sebagai pemilik lahan, masyarakatnya juga," katanya.
Hal lain yang juga disampaikan kepada Presiden, terkait dengan keinginan para pengusaha lokal untuk berinvestasi pada peluang usaha kafe hingga rumah makan di kawasan IKN.
"Saya harap untuk perizinan di sini dimudahkan, karena banyak teman-teman dari HIPMI dan Kadin ingin diberikan peluang usaha, buka kafe, rumah makan dan lainnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat Syahril, menyampaikan komitmen Presiden Jokowi untuk memperbaiki tata ruang transportasi di kawasan penyangga IKN.
"Pesan Presiden, terkait dampak IKN terhadap kota penyangga Balikpapan, Samarinda, dan PPU, yaitu masalah kemacetan. Jangan sampai asumsinya kita hanya pindahkan kota, pindahkan macet, dengan adanya IKN, tidak," katanya.
Menurut Yaser, Kementerian Perhubungan akan menambah unit transportasi massal di Kota Balikpapan untuk memudahkan masyarakat serta mengatasi kemacetan.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
