Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2025 dipastikan bakal sesuai dengan ketentuan pusat. Ketentuan ini telah dibahas oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda melibatkan dewan pengupahan Kota Samarinda sejak Kamis 13-14 Desember lalu.
Sekretaris Disnaker Kota Samarinda Sofyan Ady Wijaya memastikan pihaknya menentukan sesuai dengan ketetapan dari pemerintah pusat yaitu sebesar 6,5 persen. Acuannya berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
Hanya saja untuk nilai pastinya masih harus menunggu Surat Keputusan (SK) dari Pemprov Kaltim. Sedangkan hasil pembahasannya saat ini telah ditanda tangani oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, untuk disetujui oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
“Angkanya sudah ketemu Rp 3,7 juta, itu yang direkomendasikan ke pj gubernur untuk ditetapkan di tanggal 18 Desember,” ujar Ady, Senin (16/12).
Sementara untuk upah sektoralnya dipastikan lebih tinggi dari penetapan UMK Samarinda, yaitu 1,5 persen dari yang telah ditetapkan. Namun sampai saat ini pihaknya memang belum bisa membeberkan nilainya, lantaran belum ada keputusan resmi dalam bentuk SK Gubernur Kaltim.
“Ini sisa penetapannya saja berbentuk SK, jadi tunggu saja di tanggal 18 nanti,” tegasnya.
Senada yang diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Muhammad Reza Pahlevi. Dirinya mengatakan pihaknya sudah selesai membahas kenaikan UMK Samarinda tahun 2025 sejak Jumat (13/12) lalu.
Keputusan ini juga melibatkan unsur dari dewan pengupahan yang juga mempertimbangkan dari sektor pengusaha. Jika mengacu pada ketentuan seharusnya memang sudah ada keputusan dalam bentuk SK Gubernur Kaltim pada Rabu besok.
“Kami bersama dewan pengupahan sifatnya hanya merekomendasikan sedangkan persetujuannya menunggu SK Gubernur,” terangnya.
Jika mengikuti ketetapan dari Permenaker Nomor 16 tahun 2024, seharusnya UMK Samarinda tahun 2025 senilai Rp 3.715.124 dengan kenaikan 6,5 persen atau Rp 218.000 dari UMK Samarinda tahun ini senilai Rp 3.497.124. Angka tersebut dipastikan berlaku untuk semua sektor, kecuali upah sektoral yang lebih tinggi dari UMK.
Meski sudah ada rekomendasi mengenai upah sektoral, Reza mengakui saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik. Sebab keputusan resminya bergantung pada persetujuan dari Pemprov Kaltim.
“Belum bisa kami publikasikan karena SK masih berproses di Pemprov Kaltim, nanti tanggal 18 Desember baru bisa kami sampaikan kalau sudah disetujui,” pungkasnya. (hun/nha)