Optimisme terhadap pertumbuhan sektor properti di Kaltim pada 2025 masih terbilang rendah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, Bagus Susetyo. Menurutnya, sejumlah faktor seperti tingginya tingkat utang konsumtif masyarakat dan terbatasnya daya beli menjadi kendala utama.
"Kondisi saat ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memiliki rumah karena beban utang yang tinggi dan pendapatan yang terbatas," ujar Bagus.
Dia menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sehingga kemampuan untuk membeli rumah masih sangat terbatas. Selain itu, banyak masyarakat yang terkendala oleh persyaratan kredit yang ketat dari perbankan.
Permintaan atau kebutuhan akan perumahan masih cenderung landai. Ditambah kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian tersandung kredit konsumtif. “Dan itu tidak sedikit. Bisnis properti masih tetap sama seperti sebelumnya, malah makin sulit,” sambungnya.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi beban hidup masyarakat," tegas Bagus.
Ia berharap dengan adanya pemerintahan baru, akan ada kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat, seperti program perumahan subsidi yang lebih masif dan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Untuk pasar perumahan subsidi memang masih jadi primadona, namun diakuinya tak semua bisa mengakses. Pedagang kaki lima, pemilik warung, disebutkannya tak bisa melenggang untuk mengajukan permohonan.
Menurut Bagus, kondisi akan membaik jika ada pabrik skala besar dibangun di Kaltim. Sehingga perekonomian lebih masif untuk berputar. Sehingga kebutuhan rumah tinggal jadi salah satu yang mesti dipenuhi.
“Jadi ya harus tetap optimis dengan pemerintah serba baru. Harapannya kan untuk menyejahterakan masyarakat. Cukup sandang, pangan dan papan. Dengan berbagai kebijakan pemerintah baru, semoga keluarga bisa punya harapan untuk kredit rumah,” lanjut dia.
Minimnya minat masyarakat untuk mengakses properti atau perumahan karena harganya yang semakin naik. Di sisi lain, pendapatan yang naik juga diiringi dengan kebutuhan pokok yang turut terdongkrak.
Oleh sebab itu, dari berbagai kebijakan pemerintah dengan program bebas biaya misal pendidikan, alokasi dana bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tinggal.
Belum lagi, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang berlaku tahun depan juga turut memengaruhi harga properti. PPN bakal jadi komponen paling tinggi dalam transaksi jual-beli rumah.
"Kami optimistis bahwa dengan adanya perubahan kepemimpinan, akan ada kebijakan-kebijakan baru yang lebih berpihak pada rakyat, termasuk dalam sektor perumahan," tegasnya. (rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!