Memasuki Ramadan dan Idulfitri 1446 H, pengendalian inflasi menjadi perhatian utama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin 10 Maret 2025, ia menyoroti empat faktor kunci yang harus diperhatikan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
"Pertama, ketersediaan pangan, terutama beras. Kedua, distribusi yang harus didukung oleh infrastruktur jalan yang baik. Ketiga, harga yang terjangkau. Dan keempat, komunikasi yang efektif kepada masyarakat," ujar Rudy Mas’ud.
Gubernur menekankan pentingnya ketersediaan beras sebagai komoditas utama konsumsi masyarakat Kaltim. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, terutama akibat pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan beras diprediksi meningkat signifikan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar Bulog menjaga stok dengan baik.
Selain itu, optimalisasi lahan pertanian menjadi solusi untuk meningkatkan produksi beras. Gubernur mengusulkan pemanfaatan sungai besar seperti Sungai Mahakam di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, serta Sungai Longkali di Paser yang berbatasan dengan Penajam Paser Utara (PPU).
"Kita harus memastikan panen tidak hanya sekali dalam setahun, tetapi bisa dua hingga tiga kali," tegasnya.
Gubernur juga menyoroti distribusi pangan sebagai faktor utama dalam pengendalian inflasi. Ia menegaskan bahwa keterlambatan distribusi akibat kondisi jalan yang buruk dapat memicu lonjakan harga barang. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memastikan jalan penghubung di 10 kabupaten/kota Kaltim dalam kondisi baik.
"Distribusi yang lancar akan mencegah lonjakan harga dan memastikan bahan pokok tetap terjangkau," ungkap Rudy Mas’ud.
Faktor ketiga yang menjadi perhatian adalah keterjangkauan harga. Gubernur menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu contohnya adalah dorongan bagi masyarakat untuk menanam cabai sendiri di pekarangan rumah guna mengantisipasi lonjakan harga yang sering terjadi.
Selain cabai, minyak goreng juga menjadi komoditas yang diprediksi mengalami kenaikan harga. Namun, Gubernur menegaskan bahwa Kaltim tidak seharusnya mengalami masalah pasokan minyak goreng, mengingat provinsi ini memiliki jutaan hektare kebun sawit dan beberapa pabrik minyak sawit mentah (CPO).
"Kita sudah punya pabrik refinery di Bontang dan Balikpapan, jadi tidak perlu pengapalan. Justru ini peluang usaha bagi masyarakat lokal," jelasnya.
Langkah terakhir yang ditekankan Gubernur adalah komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Ia menginstruksikan pemanfaatan berbagai media, termasuk melibatkan ulama dan tokoh agama, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying menjelang Ramadan dan Idulfitri.
"Gunakan semua media untuk edukasi masyarakat, termasuk melibatkan ulama. Ini penting agar masyarakat tetap bijak dalam berbelanja," pesannya. (adv/diskomino/i)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!