Gara-Gara Ini Pihak Perhotelan Ancam Demo ke Pemerintah hingga Mogok Operasional

Di masa efisiensi anggara diterapkan, pihak perhotelan di Kaltim paling merasakan dampak. Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim Sahmal Ruhip menjelaskan saat ini dunia perhotelan memang dalam kondisi lesu tetapi masih bertahan. Setiap pelakunya masih menunggu harapan.

Di mana PHRI pusat sedang berjuang agar kebijakan pemerintah terkait efisiensi itu tidak berlanjut terus menerus. Utamanya yang menyasar langsung pada sektor perhotelan. Berbagai pertemuan dengan kementerian dan DPR RI pun disebutnya masih terus dilakukan.

“Rapat PHRI di Bogor, akan bertemu DPR RI untuk menekan presiden. Kami tunggu sampai pertengahan tahun ini, minimal Mei semoga ada kabar. Kami tidak menginginkan ada kompensasi atau semacamnya. Cukup ucapan saja dari kepala negara atau kepala daerah. Yang tidak melarang kegiatan di hotel. Itu saja,” tuturnya.

Kata Sahmal, lobi-lobi kepada kepala daerah sudah dilakukan. Sayangnya, seperti di Kaltim pengambil kebijakan cenderung bersikeras sementara di tengah efisiensi melarang kegiatan pemerintahan di hotel. Bahkan mengeluarkan edaran larangan adanya kegiatan termasuk wisuda sekolah di hotel. Itu sangat salah hingga berpotensi memengaruhi sektor swasta lain.

“Seharusnya pemerintah tidak perlu ikut campur soal kegiatan sekolah. Bahkan di Balikpapan itu sampai ada sekolah yang sudah bayar uang muka perpisahan sekolah tapi ujungnya minta dibatalkan. Kan tidak mungkin hotel mengembalikan uang muka yang sudah dibayar,” ujarnya.

Saat ini, Sahmal mengibaratkan pelaku usaha perhotelan dalam kondisi siaga. Dirinya menyebut, jika kondisinya semakin buruk bagi industri, pelaku bisnis perhotelan bisa saja melakukan berbagai upaya agar bisa bertahan.

Mulai mengalihkan bisnis yang lebih menjanjikan, hingga terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Di sisi lain upaya lain adalah demonstrasi hingga mogok operasi. Kata dia, bisa saja itu terjadi.

“Kalau kami sudah baik-baik tidak didengar bisa saja kami kasih syok terapi. Demo misalnya, tutup hotel se-Kaltim tiga hari. Apa enggak ‘bengek’ juga tamu. Itu sudah saya sampaikan ke DPC di Kaltim. Kalau negosiasi baik-baik tidak bisa dilakukan, bisa saja kami kasih syok terapi. Itu pernah terjadi di Makassar. Ingat hotel tidak pernah merugikan Kaltim, justru semakin maju kami, semakin besar PAD (pendapatan asli daerah) yang diterima pemerintah,” tegasnya. (rd)