Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak besar terhadap industri perhotelan di Kalimantan Timur. Sejumlah hotel di Samarinda mulai melakukan pengurangan tenaga kerja akibat menurunnya tingkat hunian.
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kalimantan Timur, Wied Paramartha, mengatakan bahwa sektor perhotelan di Samarinda sangat bergantung pada segmen pemerintah, terutama untuk penyediaan ruang rapat. “Sekitar 50 hingga 70 persen pendapatan hotel di Samarinda berasal dari kegiatan instansi pemerintah,” kata Wied.
Penurunan pendapatan mulai terasa sejak triwulan pertama 2025. Beberapa hotel, menurut Wied, telah merumahkan tenaga kerja harian dan menerapkan cuti tanpa bayaran (unpaid leave). “PHK belum dilakukan, tetapi perumahan tenaga kerja sudah mulai terjadi di seluruh hotel di Kaltim,” ujarnya.
Wied menambahkan, pelaku usaha perhotelan perlu mengantisipasi dampak jangka panjang efisiensi anggaran dengan mencari sumber pendapatan baru di luar segmen pemerintah. “Okupansi jelas terdampak. Perlu inovasi agar hotel tidak lagi terlalu bergantung pada belanja pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leny Marlina, mengatakan bahwa kondisi ini menjadi momentum bagi dunia perhotelan untuk berinovasi. “Pemerintah tentu memiliki kebijakan sendiri. Tugas hotel adalah berkreasi agar tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan pemerintah,” ujar Leny.
Menurut dia, PHRI Samarinda akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata, sehingga tingkat hunian hotel bisa terdongkrak. “Kami akan mengusulkan agar kegiatan-kegiatan perusahaan dan instansi lebih banyak dipusatkan di Samarinda,” tutur Leny. (mrf/beb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!