Industri Perhotelan Kaltim Berdarah-Darah, Begini Imbauan Kepala Dinas Pariwisata
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim Ririn Sari Dewi, menyoroti kondisi industri perhotelan yang tengah menghadapi tekanan berat akibat efisiensi anggaran pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta guna menjaga ketahanan sektor perhotelan, terutama di tengah menurunnya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan hotel.
“Okupansi hotel di Samarinda saat ini hanya berada di kisaran 20 persen. Ini jelas dampak langsung dari pemangkasan anggaran yang menyebabkan berkurangnya aktivitas MICE,” ujar Ririn.
Ia menjelaskan bahwa data okupansi hotel diperoleh secara langsung dari pelaku usaha perhotelan yang melaporkannya ke Dinas Pariwisata setiap hari. Namun, karena data ini tidak dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), maka validitasnya sangat bergantung pada keakuratan laporan yang disampaikan oleh masing-masing hotel.
“Angkanya bervariasi. Tidak bisa disamaratakan antara 20 persen atau 30 persen, karena kondisi tiap hotel berbeda. Tapi tren penurunan itu nyata,” tegasnya.
Ririn juga mengungkapkan bahwa banyak hotel saat ini tengah menghadapi krisis finansial. Meski belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, namun sejumlah hotel di Samarinda dan Balikpapan sudah merumahkan hampir setengah dari karyawannya.
“Kita berharap jangan sampai anak-anak kita di-PHK. Tapi faktanya, banyak hotel sudah berdarah-darah sejak kuartal pertama tahun ini,” jelasnya. Di tengah situasi sulit ini, Pemprov Kaltim mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perusahaan swasta. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan besar dalam bentuk event sport tourism dan entertainment yang bisa menarik wisatawan luar daerah.
“Kita ingin mengajak perusahaan swasta untuk membantu membangkitkan pariwisata lewat CSR. Misalnya, dengan mendatangkan artis atau membuat event olahraga, sehingga bisa menggerakkan sektor perhotelan,” jelasnya.
Wakil Ketua IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association) Kaltim, Armunanto, menambahkan bahwa dampak dari penurunan okupansi sangat terasa di hampir semua hotel, meski skalanya berbeda-beda. Ia berharap ada dukungan lebih dari pemerintah untuk meringankan beban pelaku industri.
“Pajak mungkin bisa dibantu agar kami bisa tetap menggaji karyawan. Karena meskipun pemasukan anjlok, kami tetap harus membayar biaya tetap seperti air, listrik, dan fixed cost lainnya,” kata Armunanto.
Sebagai bentuk tindak lanjut, pengurus PHRI, MASITA, dan IHGMA Kaltim telah menyampaikan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI serta melakukan audiensi dengan Gubernur Kaltim. Diharapkan, langkah ini dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kelangsungan industri pariwisata dan perhotelan di Benua Etam.
“Kita juga terus bantu promosi pariwisata agar masyarakat dari luar tertarik datang ke Kaltim. Pariwisata adalah mitra strategis, dan semua pihak harus ikut gotong-royong,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!