Kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu segera dicairkan sebab hanya wilayah yang memiliki basis pertambangan saja yang tumbuh.
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap macetnya perekonomian di sejumlah daerah. Kebijakan itu perlu dievaluasi lantaran ketergantungan daerah terhadap APBD masih tinggi. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat.
“Kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” ungkap Aviliani.
Dia menilai belum ada fokus belanja pemerintah yang jelas dalam pengalihan anggaran tersebut. Minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan multiplier effect dari stimulus fiskal. Hambatan regulasi juga menjadi faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan.
Meski sejumlah regulasi telah dibahas, implementasinya masih lambat. Akibatnya, justru menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat. “Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” beber ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu.
Aviliani mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) yang mampu menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Terutama, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Saat ini, satgas di Kadin berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan. (han/dio)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!