SAMARINDA - Para pencari kerja di Kota Samarinda menghadapi tantangan tersendiri dalam memperoleh pekerjaan, di tengah upaya pemerintah yang masih banyak bertumpu pada pelaksanaan bursa kerja atau job fair. Meski antusiasme terhadap kegiatan job fair cukup tinggi dengan lebih dari dua ribu pendaftar tercatat pada gelaran terakhir, banyak pencari kerja merasa belum sepenuhnya terbantu. Terutama bagi mereka yang belum memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.
Kesulitan terbesar yang dirasakan oleh para pencari kerja adalah ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan persyaratan dari perusahaan. Hal ini turut diakui oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda, Sofyan Ady Wijaya, yang menyebutkan bahwa ketimpangan tersebut merupakan persoalan utama dalam penyerapan tenaga kerja.
“Adanya lowongan kerja dan pencari kerja, tapi keduanya tidak selalu cocok,” ungkap Sofyan. Sebagai respons atas kondisi itu, Disnaker Samarinda mulai mendorong strategi tambahan di luar pelaksanaan job fair, dengan memperluas akses kerja melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan sektor informal. Upaya ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang belum memiliki keahlian khusus atau yang ingin membuka usaha sendiri.
Disnaker juga membuka ruang untuk pengembangan usaha kecil dan menengah sebagai salah satu bentuk perluasan kesempatan kerja. Program pelatihan keterampilan yang mendukung UMKM kini menjadi salah satu fokus kerja sama antar instansi di lingkungan pemerintah daerah.
“Untuk itu, kami juga bekerja sama dengan dinas teknis lainnya, agar para pekerja kita memiliki daya saing,” ujar Sofyan.
Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka pengangguran terbuka di Samarinda menurun dari 6,2 persen menjadi 5,9 persen dalam satu tahun terakhir. Namun tantangan tetap besar, mengingat jumlah lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahunnya.
Sofyan menambahkan, pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Ia meyakini bahwa jika iklim usaha terus membaik, sektor industri akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Samarinda, membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Terkait pengawasan ketenagakerjaan, Sofyan menjelaskan bahwa kewenangan tersebut kini berada di tangan Pemprov Kaltim. Meskipun demikian, Disnaker Samarinda tetap menjalin koordinasi dengan perusahaan-perusahaan di daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan kerja. “Bahkan hampir setiap hari kami juga menerima dan menangani mediasi hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan,” pungkasnya. (hun/rin)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!