Sektor Tambang Kaltim Bergolak, 1.500 Pekerja Terancam PHK Akibat Pembatasan Kuota RKAB

SAMARINDA – Awan mendung mulai menyelimuti sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, yang selama ini menjadi mesin utama penggerak lebih dari separuh ekonomi di wilayah tersebut. Kebijakan pembatasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 telah memicu gelombang efisiensi besar-besaran, yang kini menempatkan sedikitnya 1.500 pekerja tambang di Kaltim khususnya di ambang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi ini kian mengkhawatirkan karena dominasi kebijakan pertambangan saat ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kehilangan kewenangan dalam menentukan arah industri yang menyentuh hajat hidup orang banyak di Kaltim. Pengetatan produksi dalam RKAB 2026 memaksa perusahaan-perusahaan tambang mengambil langkah ekstrem guna menjaga stabilitas finansial mereka. Berdasarkan data hingga Mei 2026, sebanyak 1.237 tenaga kerja telah kehilangan pekerjaan sejak awal tahun, ditambah 300 pekerja lainnya dari dua perusahaan tambang besar yang kini sedang menjalani proses pengurangan karyawan secara bertahap.

Fenomena ini selaras dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penyusutan angkatan kerja di Kaltim sebanyak 16.850 orang pada Februari 2026. Menanggapi situasi yang kian genting, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kaltim, Arismunandar, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah bersiaga tinggi dan berupaya keras memfasilitasi komunikasi antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja.

"Strategi utama kami adalah dialog. PHK harus menjadi opsi terakhir setelah semua alternatif, seperti penyesuaian sistem kerja, dibahas bersama," tegas Arismunandar. Ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pemangkasan karyawan terjadi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.

Meski demikian, jika PHK memang tidak lagi bisa dihindari, Disnakertrans Kaltim mengingatkan dengan keras agar perusahaan mematuhi aturan main yang berlaku, termasuk kewajiban memberikan surat pemberitahuan minimal 14 hari sebelumnya. "Pesangon dan seluruh hak normatif pekerja harus dibayarkan penuh sesuai undang-undang," bebernya. Pemerintah juga menjamin akses cepat terhadap program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para buruh yang terdampak.

Lonjakan angka PHK yang mulai meroket sejak April 2026 ini menempatkan Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah dengan kasus PHK tertinggi secara nasional di awal tahun ini. Kini, kestabilan hubungan industrial di Bumi Etam benar-benar sedang diuji di tengah gejolak industri ekstraktif yang menjadi tumpuan hidup masyarakat luas. (*)