Sentilan Keras Walhi untuk Target Ekonomi Pemerintah: Pertumbuhan 5 Persen Cuma Angka Imajiner, Rakyat Malah Makin Miskin!

 
JAKARTA – Paradox pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menuai sorotan tajam. Meskipun angka Produk Domestik Bruto (PDB) diklaim melesat di kisaran 5 persen, realitas di lapangan justru menunjukkan tren sebaliknya dengan meningkatnya angka kemiskinan. Anomali ini memicu kritik keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang menyebut capaian ekonomi tersebut hanyalah sebuah angka imajiner dan abstraksi statistik yang terputus dari kenyataan hidup rakyat di tingkat tapak.

Kritik ini mencuat merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Mubes dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, yang sempat mengekspresikan keheranannya atas fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang justru berjalan beriringan dengan meluasnya kemiskinan. Menurut Walhi, keheranan Presiden seharusnya menjadi momentum krusial untuk membongkar dan mengevaluasi total indikator pembangunan yang digunakan pemerintah selama ini.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, menegaskan bahwa model ekonomi ekstraktif yang mengandalkan pengerukan batu bara, perluasan tambang, hilirisasi nikel, serta ekspansi perkebunan sawit skala besar adalah akar masalahnya. Aktivitas yang kerap dipamerkan sebagai prestasi ekonomi tersebut nyatanya dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat maupun lokal. Bagi warga di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak ada artinya ketika air bersih mereka tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup digusur paksa oleh korporasi.

Walhi juga menilai asumsi kuno pemerintah yang percaya bahwa memberikan "karpet merah" pada investasi raksasa otomatis akan meneteskan kesejahteraan ke lapisan masyarakat terbawah (trickle-down effect) telah terbukti gagal total. Fakta empiris di lapangan menunjukkan model pembangunan saat ini justru membuat kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Sementara itu, masyarakat lingkar industri hanya disisakan limbah, bencana ekologis, serta pemiskinan struktural.

Oleh karena itu, Walhi mendesak Presiden Prabowo untuk berani mengambil langkah ekstrem dengan berhenti menjadikan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah diminta mengalihkan fokus dari obsesi mengejar pertumbuhan angka imajiner—termasuk target ambisius 8 persen—menuju strategi ekonomi baru yang bertumpu pada keberlanjutan hidup rakyat (well-being). Kebijakan ekonomi masa depan harus berbasis pada pengakuan hak atas alam, keadilan ekologis, perlindungan penuh terhadap ekosistem, serta jaminan kepastian wilayah kelola bagi rakyat demi masa depan bumi Indonesia.(*)