BPH Migas Tekankan Tanggung Jawab Bersama dalam Penyaluran BBM Subsidi

PROKAL.CO, SAMARINDA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai mekanisme pelayanan bahan bakar minyak (BBM) subsidi menggunakan surat rekomendasi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan.

Penguatan pemahaman tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini melibatkan BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, serta pemangku kepentingan terkait.

Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan, kesamaan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelayanan BBM subsidi berjalan tertib dan sesuai aturan.

Menurut Eman, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan dan prosedur penggunaan surat rekomendasi. Di sisi lain, setiap pemangku kepentingan harus memahami tugas dan kewenangannya agar pelaksanaan pelayanan di lapangan berjalan dengan baik.

“Pihak-pihak yang terlibat perlu memahami perannya agar pelayanan berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Eman.

Ia menambahkan, koordinasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pelayanan. Koordinasi tersebut juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan, penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran tidak dapat dibebankan hanya kepada Pertamina. Pemerintah, DPR, BPH Migas, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing.

“Memastikan BBM subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak bukan hanya tanggung jawab Pertamina, tetapi tanggung jawab kita semua,” kata Syafruddin.

Menurut dia, pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu diperkuat. Komunikasi yang terbuka antarpemangku kepentingan juga diperlukan agar persoalan pelayanan dapat dipahami secara menyeluruh dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam bimbingan teknis tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelayanan BBM subsidi dengan surat rekomendasi. Pemaparan itu disertai sesi tanya jawab untuk memperjelas prosedur serta membahas kendala pelaksanaan di lapangan.