JAKARTA - Sebagai negara terluas di ASEAN dan memiliki wilayah yang dipisahkan lautan, Indonesia membutuhkan bantuan swasta dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pasalnya pembangunan itu tidak dapat didanai keseluruhannya dengan APBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, partisipasi pihak swasta bisa dikerjakan dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan persnya, Rabu (16/1).
Sebelumnya Sri Mulyani berpidato di acara Public Private Partnership (PPP) Day 2019 yang berlangsung di Singapura pada Selasa (15/01). Event tersebut mengambil tema “Beyond Boundaries: Indonesia As a Global PPP Investment Destination” untuk menjaring lebih banyak investor.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia menegaskan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat. Dalam menghadapi lingkungan global 2019, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. Mengingat, Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan.
Untuk mendukung skema KPBU itu, pemerintah menyediakan sejumlah instrumen. Yakni, Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Investment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Sementara itu, Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chavez mengungkapkan, pihaknya memperkirakan defisit dana infrastruktur yang dialami oleh Indonesia mencapai USD 1,5 triliun. Kondisi itu merupakan peluang bagi para investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Rodrigo, peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan karena iklim investasi di Indonesia sudah semakin baik. Iklim investasi yang baik ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun dari 2015 hingga 2017.
Selain fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pertumbuhan penerimaan pajaknya juga tinggi. Surat utang Indonesia berada pada level investment grade, serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu melebihi penawaran dengan rata-rata hingga 2,5 kali turut menjadi capaian ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut Rodrigo menyampaikan, Bank Dunia hadir untuk Indonesia dan optimistis bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya merupakan salah satu instrumen yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk memberikan kenyamanan berinvestasi di bidang infrastruktur.
Lebih jauh dikatakan, dalam sesi Power Lunch dan Sesi Deep Dive, banyak investor yang menanyakan fungsi penjaminan. Sementara penjaminan pemerintah dapat meningkatkan kelayakan kredit (Credit Worthiness).
Kini proyek yang dibiayai PT PII dengan skema PPP yakni pembangunan perkeretaapian Makassar-Parepare. Dalam proyek ini PT PII menjalankan mandatnya sebagai pelaksana penyiapan dan pendampingan transaksi proyek (Project Development Facility). Saat ini proyek Makassar–Parepare telah masuk dalam tahap penetapan pemenang lelang.
"Para investor mulai meyakini bahwa Indonesia merupakan destiny investment. Termasuk dalam bidang infrastruktur menggunakan skema PPP atau KPBU. Terlebih dengan adanya penjaminan pemerintah melalui PT PII membuat nyaman untuk swasta berinvestasi," pungkasnya. (ndu)
Editor : wahyu-Wahyu KP