Transisi ekonomi hijau di dunia memprioritaskan pembangunan rendah karbon. Bumi Etam pun tak ingin ketinggalan. Program lima tahun penurunan emisi telah dilakukan.
AJIE CHANDRA, Balikpapan
SEJALAN dengan program nasional, Kaltim terus mengejar target penurunan emisi. Mengandalkan sektor perkebunan, Pemprov Kaltim mulai menjalankan beberapa strategi penurunan emisi.
Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, sejak 2015 lalu pihaknya memiliki program perkebunan berkelanjutan. “Program ini merupakan strategi kami membantu penurunan emisi. Sejak itu, kami menyiapkan beberapa langkah hingga lima tahun ke depan. Dan rampung di tahun ini,” terangnya, Rabu (29/6).
Untuk mendorong terwujudnya pembangunan perkebunan berkelanjutan, pihaknya menggandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Climate Policy Initiative (CPI) dalam program pembangunan perkebunan kelapa sawit rendah emisi di Bumi Etam sejak 2015.
Program ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Perlindungan Konsumen, Keamanan Nuklir, serta Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup Jerman (BMU-IKI). “Selama lima tahun program ini berjalan (2015-2021), telah tercapai sejumlah keluaran dari kolaborasi para pihak. Keluaran tersebut selaras dengan lima tujuan program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi,” terangnya.
Lima tujuan tersebut ia sebutkan, yakni penguatan tata kelola, tata guna lahan dan kapasitas pemerintah untuk melakukan pengawasan, penguatan kapasitas masyarakat dalam menata lahan dan mengelola konflik untuk memperoleh manfaat dari perkebunan sawit, analisis sosio-ekonomi dan lingkungan yang mendukung pembuatan kebijakan.
Juga penyediaan rekomendasi kebijakan dan insentif bagi pemerintah daerah dan sektor swasta, serta forum multipihak sebagai ruang dialog untuk memberikan rekomendasi penyelesaian isu-isu perkebunan kelapa sawit. Kendati program ini berakhir, pihaknya telah mendapat hasil yang akan diteruskan.
Ia menerangkan, hasil kerja sama perkebunan sawit berkelanjutan ini dibagi dua bersifat regulasi dan kelembagaan. “Ada juga bersifat teknis seperti kapasitas building masyarakat, pembangunan sistem informasi. Itu yang sudah kita hasilkan. Ke depannya, program kerja lima tahun tidak selesai sampai hari ini ditutup tapi ada hasil-hasil yang memerlukan perlu dipakai terus contoh SIP kebun, kalau tidak dipakai ya selesai. Tapi, karena kita pelihara maka itu dipastikan dapat bermanfaat dan memberikan dampak ke depannya,” tuturnya.
Program ini meletakkan hasil yang berdampak, bergantung pada pemerintahan. “Yang melaksanakan kegiatan itu adalah kami,” bebernya.
Ia juga mengklaim dinas perkebunan satu-satunya yang memiliki program bidang perkebunan berkelanjutan hanya ada di Kaltim. “Itu seluruh Indonesia hanya ada di Kaltim. Kalian nilai saja. Artinya, kami sangat peduli menjalankan prinsip perkebunan berkelanjutan dengan konsisten. Sebab, kalau lembaganya tidak kuat bagaimana menjalankan amanah-amanah tadi,” kata Ujang.
Ia membeberkan, bahwa program ini memberikan kontribusi pada penurunan emisi. Sektor perkebunan berhasil menyumbangkan penurunan emisi sebesar 32 persen lebih dari target Kaltim menurunkan emisi sebanyak 20,8 juta ton pada 2021. Kontribusi sektor lahan di dalam perkebunan mencapai 18,9 juta ton. Di perkebunan mampu memberi kontribusi 32 persen dari 18,9 juta ton penurunan gas emisi.
“Total penurunan emisi pada 2021 sebesar 41,96 persen dari target 2021. Dari subsektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 6,7 juta ton Co2 atau ekuivalen 32,30 persen capaian penurunan emisi Kaltim. Jadi, perkebunan berkontribusi 32,30 persen terhadap capaian Kaltim,” tuturnya.
Manager YKAN Nil Makinudin menambahkan yang fundamental dari perkebunan sawit berkelanjutan adalah intensifikasi perkebunan. Meningkatkan produk sawit per hektarenya dengan mengoptimalkan yang ada. Dengan cara peremajaan kebun, bibit yang baik sertifikat hingga pemupukan.
“Ini kebijakan lahir dari proses ilmiah, dialog, kondisi lapangan. Ini penting karena kalau ekstensifikasi berarti masih ada pembukaan lahan berarti masih ada emisi padahal judul proyeknya mengurangi emisi,” pungkasnya. (aji/ndu/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria