Selain itu, lima prioritas penting yang perlu menjadi perhatian gubernur Kaltim ke depan adalah kepentingan publik. Yakni:
- Kesejahteraan masyarakat. Gubernur Kaltim perlu memastikan bahwa keputusan dan program-program yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
- Partisipasi publik. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait dengan proyek-proyek pembangunan besar, seperti pemindahan ibu kota. Transparansi dan partisipasi publik akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
- Perlindungan lingkungan. Masyarakat harus dilindungi dari dampak negatif pembangunan, terutama terkait pemindahan ibu kota yang mungkin berdampak pada lingkungan hidup. Gubernur perlu memastikan adanya kebijakan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang kuat.
- Konektivitas antar-kabupaten/kota, meliputi :
Infrastruktur transportasi. Gubernur harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, termasuk jaringan jalan, jembatan, dan transportasi publik, untuk meningkatkan konektivitas antar-kabupaten/kota. Hal ini akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pertukaran sosial antarwilayah.
Peningkatan aksesibilitas. Memastikan bahwa setiap kabupaten/kota dapat diakses dengan mudah akan membantu dalam pengembangan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Ini juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan kesempatan kerja.
Kolaborasi antar-pemerintah daerah. Gubernur perlu memfasilitasi kerja sama antar-pemerintah daerah dalam membangun konektivitas yang lebih baik. Ini termasuk koordinasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan implementasi proyek-proyek bersama.
- Momentum pemindahan Ibu Kota Kota Nusantara:
Peluang pembangunan. Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim membawa peluang besar dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Gubernur perlu memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan provinsi secara menyeluruh, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan investasi.
Pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Gubernur harus memerhatikan dampak sosial dan lingkungan dari pemindahan ibu kota, seperti peningkatan harga tanah, migrasi penduduk, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Perlindungan hak-hak masyarakat adat dan upaya konservasi lingkungan akan menjadi penting.
Peran pemerintah daerah: Pemindahan ibu kota akan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Gubernur perlu memainkan peran koordinasi dalam memastikan kelancaran implementasi rencana pemindahan ibu kota.
Dengan memerhatikan aspek-aspek ini, gubernur Kaltim dapat mengoptimalkan peluang yang ada dan mengelola tantangan yang muncul untuk kepentingan publik dan kemajuan provinsi secara keseluruhan.
Khusus untuk pembangunan ekonomi, maka PR gubernur Kaltim yang akan datang, meliputi diversifikasi ekonomi. Mengurangi kebergantungan pada sektor pertambangan dengan mengembangkan sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif, dan teknologi. Diversifikasi ini akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi risiko ekonomi, yang meliputi:
- Pengembangan infrastruktur: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk jaringan jalan, pelabuhan, bandara baru di kabupaten yang terpencil, seperti Kabupaten Mahulu dan Kutai Timur perlu dibangun. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas, dan menarik investasi.
- Pemberdayaan UMKM. Mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memberikan akses ke pasar, pelatihan, akses modal, dan bantuan teknis. Pemberdayaan UMKM akan membantu meningkatkan daya saing lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
- Pendukung kewirausahaan dan inovasi. Mendorong kewirausahaan dan inovasi melalui pembangunan inkubator bisnis, pusat riset dan pengembangan, serta fasilitas pendukung lainnya. Langkah ini akan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan meningkatkan daya saing daerah.
- Pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja lokal. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, ekonomi lokal akan lebih mampu bersaing dalam pasar global dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang beragam.
- Promosi investasi. Meningkatkan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri untuk menarik investasi ke Kaltim. Dengan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, akan lebih banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
- Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Memastikan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dengan memerhatikan konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Langkah-langkah ini akan membantu mencegah kerusakan lingkungan dan meningkatkan ketahanan lingkungan.
- Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan melibatkan semua pihak terkait, akan lebih mudah mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, calon gubernur Kaltim yang akan datang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Semoga rincian di atas dapat dilaksanakan calon gubernur Kaltim yang akan datang. Empat atau lima tahun bukanlah waktu yang panjang tapi setidaknya dari PR tersebut tercapai 50 persen saja sudah alhamdulillah, dan estafet berikutnya akan dilanjutkan oleh gubernur periode 2029-2033, mungkin anak dan cucu kita yang akan menikmatinya. (far/k15)