Pemkab Bulungan terus menerapkan program pembangunan rendah karbon di berbagai bidang. Salah satunya dengan mempersiapkan para petani agar dapat memenuhi standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Asisten II Setkab Bulungan, Iwan Sugiyanta menjelaskan bahwa sangat penting bagi petani.
“Kelapa sawit yang diproduksi oleh para petani kita dapat berkompetisi dengan produk dari daerah lain di pasar global dan nasional jika telah memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO," ungkapnya.
Dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan serta memenuhi standar sertifikasi yang diakui secara nasional dan internasional, para petani dapat meningkatkan nilai jual produk kelapa sawit dan membuka peluang pasar baru, baik di dalam maupun luar negeri.
"Sekarang ini terdapat 25 perkebunan kelapa sawit (PBS). Hingga tahun 2024, tercatat sekitar 84 persen area tanam berada di bawah kepemilikan perusahaan perkebunan dan sisanya sekitar 16 persen di bawah kepemilikan pekebun kecil.
"Areal perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan luas tanam kelapa pekebun kelapa sawit untuk menerapkan standar sertifikasi berkelanjutan yang diakui secara nasional seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Dengan menerapkan standar sertifikasi berkelanjutan tersebut, petani dan pekebun kelapa sawit dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan kegiatan perkebunan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Iwan.
Hal ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan menjaga reputasi produk kelapa sawit Indonesia di pasar globsawit terluas di Bulungan," bebernya.
Untuk memastikan pembangunan perkebunan kelapa sawit tetap berkelanjutan dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) 2023-2024. RAD KSB ini disahkan pada tanggal 17 November 2023.
"RAD KSB bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Rencana ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta mempromosikan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," pungkasnya. (jai/har)