PROKAL.CO, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memaparkan strategi untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kebijakan ini memiliki fokus pada tiga bidang utama: hilirisasi, pembangunan, dan ketahanan energi, yang menjadi dasar bagi perekonomian Indonesia di masa depan.
Baca Juga: BRI Tingkatkan Dukungan untuk UMKM, Salurkan Kredit Rp1.353,36 Triliun pada Triwulan III 2024
Fokus Kebijakan Ekonomi: Hilirisasi, Swasembada Pangan, dan Energi
Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah bertujuan mengolah hasil tambang dan produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit, agar memiliki nilai tambah di dalam negeri.
Pemerintah juga berfokus pada peningkatan swasembada pangan dan ketahanan energi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konferensi pers Kinerja Keuangan BRI Kuartal III 2024 yang diadakan di Jakarta pada 30 Oktober, Direktur Utama BRI, Sunarso, menguraikan dua kerangka kerja yang disusun bank ini sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi tersebut.
Baca Juga: BRI Perkuat Kesiapan Hadapi Bencana Melalui Jambore Nasional Tim Elang Relawan 2024
Kerangka pertama adalah tujuan nasional, yang mengutamakan analisis untuk mendukung target ekonomi pemerintah.
Kerangka kedua mencakup analisis peluang bisnis yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi: Tantangan dan Target
Sunarso menjelaskan bahwa berdasarkan analisis BRI, untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau "middle income trap", dibutuhkan pertumbuhan ekonomi dengan laju sekitar 6%.
Target pemerintah sendiri bahkan lebih tinggi, yaitu 8%, yang mencerminkan sinergi antara bank dan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional.
Baca Juga: Ombudsman RI dan BRI Berkolaborasi untuk Mencegah Maladministrasi dalam Layanan Publik
Menurut Sunarso, untuk mencapai pertumbuhan di atas 6%, salah satu kunci utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas pangan yang memadai. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi prioritas, sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.